MATARAM — Meski nama Prof. Masnun Tahir telah diusulkan oleh 9 (sembilan) Fraksi dalam Rapat Pimpinan DPRD NTB, untuk menjadi kandidat Penjabat (Pj) Gubernur. Namun nama Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram ini tetap dicoret dan terpental dari rekomendasi usulan DPRD Provinsi NTB ke Kemendagri.
Seperti diketahui, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapat dikatakan menjadi motor dalam pengusulan nama Prof. Masnun Tahir sebagai calon Pj Gubernur NTB. “Kami sudah memperjuangkan nama beliau (Prof. Masnun Tahir, red). Bahkan semua (9) Fraksi mengusulkan nama beliau dalam Rapat Pimpinan,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD NTB, Lalu Hadrian Irfani, kepada Radar Lombok, Jumat kemarin (4/8).
Diakui, pengusulan nama Prof. Masnun Tahir agar dapat direkomendasikan DPRD Provinsi NTB sebagai Pj Gubernur NTB, terbentur dengan aturan yang ada. Bahkan pihaknya, baik Fraksi PKB dan Pimpinan DPRD NTB telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Namun jawaban pihak Kemendagri, jabatan Rektor tetap tidak bisa diusulkan menjadi Pj Gubernur NTB. “Ini yang jadi dasar dari rapat pimpinan tidak meloloskan Prof. Masnun dalam usulan DPRD NTB,” ungkap Hadrian.
Adapun Fraksi PKB sendiri telah mengusulkan empat nama dalam rapat pimpinan, yakni Prof. Masnun Tahir, Lalu Gita Ariadi, Prof. Nizar Ali, dan Lalu Niqman Zahir.
Dengan terbentur pada aturan yang ada, maka pihaknya pun harus menerima jika Prof. Masnun Tahir tidak bisa diusulkan jadi Pj Gubernur NTB kepada Kemendagri. “Sangat disayangkan sekali. Saya atas nama pribadi dan Fraksi PKB menyampaikan terima kasih atas perjuangan semua fraksi yang sudah sama-sama berjuang untuk mengusulkan Prof. Masnun,” terang Ketua Komisi V DPRD NTB ini.
Lebih lanjut disampaikan, siapapun nanti yang akan ditunjuk oleh Presiden menjadi Pj Gubernur NTB, maka itulah yang terbaik bagi daerah. “Siapapun yang ditunjuk Presiden, itulah yang terbaik bagi daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Provinsi NTB, Sahril, dengan tegas menolak Pj Gubernur dari luar wilayah NTB. Pernyataan tegas itu disampaikan, menyusul telah diputuskannya tiga nama untuk direkomendasikan oleh DPRD NTB kepada Kemendagri, yaitu Lalu Niqman Zahir, Lalu Gita Ariadi dan Prof. Nizar Ali. Karena dari tiga nama tersebut, ada satu nama yang bukan putra daerah.
Menurut Sahril, Provinsi NTB harus dipimpin oleh putra asli NTB, termasuk untuk posisi Pj Gubernur NTB. Karena menurutnya, risiko besar akan terjadi manakala orang dari luar daerah yang menjadi pemimpin NTB. Mengingat kebutuhan untuk memahami seluk beluk, karakteristik, sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
“Kecuali kita di NTB ini memang sudah tidak ada lagi (orang) yang memiliki kualifikasi, dan atau tidak cukup syarat. Ya boleh lah ada negosiasi. Tetapi ini kan putra daerah (NTB) masih ada yang qualified dan memenuhi syarat, ya harus putra daerah NTB,” tandas Sahril.
Seperti nama kandidat Lalu Niqman Zahir, adalah seorang putra daerah NTB yang memiliki pengalaman birokrasi dan jenjang karir yang bagus. Artinya sambung Sahril, dengan adanya kandidat seperti Lalu Niqman yang memiliki kemampuan yang baik, maka NTB tidak memerlukan pemimpin dari luar daerah.
“NTB masih punya putra daerah seperti Lalu Niqman Zahir. Apa kurangnya beliau? Berpengalaman birokrasi, dan jenjang karirnya bagus. Jadi, untuk apa orang luar harus memimpin kita,” tegas Sahril.
Berikutnya Sahril juga menyebut nama Sekda NTB, H. Lalu Gita Aryadi, yang menjadi salah satu nama yang diusulkan DPRD NTB ke Kemendagri. Seandainya nanti Lalu Niqman sebagai pilihan yang pas untuk menjadi Pj Gubernur NTB, maka dengan H. Lalu Gita sebagai Sekda NTB, diyakini akan bekerja secara padu.
“Ada juga Mamiq Gita (Sekda). Tetapi beliau kan sudah nyaman selaku Sekda NTB. Artinya, Lalu Niqman yang jadi Pj. Gubernur NTB, akan padu dengan Mamiq Gita sebagai Sekdanya,” terang Sahril.
Karena itu, dia berharap pemerintah pusat untuk juga mempertimbangkan tahun politik atau pesta demokrasi tahun 2024 mendatang. Karena menurutnya apabila putra daerah tidak dipilih sebagai Pj Gubernur NTB, maka hal itu dapat menyebabkan ketidakstabilan di wilayah tersebut.
“Kalau bukan putra daerah yang jadi Penjabat Gubernur NTB, maka kami masyarakat NTB akan bergerak. Satu kata, Pj Gubernur harus putra NTB,” tegas Sahril seraya meminta masyarakat NTB agar bersatu mendukung pemimpin dari kalangan sendiri. (yan)
