MATARAM – Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (FITRA) NTB meragukan komitmen dan keseriusan kalangan anggota DPRD NTB untuk melakukan hak interpelasi terhadap Gubernur NTB terkait tata kelola keuangan Pemprov NTB. “Kita ragukan keseriusan dewan untuk melakukan interpelasi terhadap Gubernur,” kata Direktur Fitra NTB Ramli Ernanda kepada Radar Lombok, Jumat kemarin (27/5) menanggapi bergulir kembali wacana interpelasi terhadap Gubernur NTB.
Diungkapkan, pihaknya pada dasarnya, sangat mendukung langkah legislatif melakukan interpelasi terhadap eksekutif terkait persoalan tata kelola keuangan di Pemprov NTB. Dia menilai, dalam beberapa tahun terakhir ini, tata kelola keuangan di pemprov NTB relative buruk. Dengan ada interpelasi itu, diharapkan bisa membuka kotak Pandora terkait persoalan tata keuangan di Pemprov NTB. “Kita melihat persoalan serius dalam tata kelola keuangan pemprov NTB. Dengan interpelasi ini kita harapkan membuka kotak Pandora persoalan tersebut,” ucapnya.
Namun berangkat dari pengalaman wacana hak interpelasi satu tahun lalu, hanya sebatas jadi gertak sambal dari legislatif terhadap eksekutif. Sehingga pihaknya tidak terlalu menyakini keseriusan dari legislatif untuk benar-benar bisa merealisasikan hak interpelasi tersebut. “Ujung-ujungnya jadi gertak sambal saja,” ungkapnya.
Namun demikian, pihaknya berharap, legislatif benar-benar serius merealisasikan hak interpelasi tersebut. Sehingga publik pun bisa mengetahui seperti apa persoalan tata kelola keuangan Pemprov NTB. “Kita berharap interpelasi ini direalisasikan, agar publik bisa mengetahui pasti persoalan tata keuangan kita,” ungkapnya.
Ketua fraksi PPP DPRD NTB Muhammad Akri mengungkapkan, fraksi PPP belum memutuskan apakah mendukung atau tidak terhadap interpelasi tersebut. Pihaknya masih akan melakukan telaah dan kajian terhadap urgensi dari hak interpelasi tersebut. Meski secara aturan, hak interpelasi sesuatu melekat dalam fungsi kedewanan. “Kita tidak ingin terjebak. Sehingga kita mau kaji urgensi dari hak interpelasi ini,” ucap politisi PPP tersebut.
Sementara itu, Ketua fraksi Partai Gerindra Sudirsah Sujanto menegaskan, pihaknya sedang terus menjalin komunikasi sejumlah fraksi untuk merealisasikan interpelasi tersebut. Pasalnya, Fraksi Gerindra dan PDIP sebagai motor tidak bisa sendiri untuk bekerja merealisasikan hak interpelasi. Dia menyakini hak interpelasi itu akan bisa terealisasi. “Gerindra dan PDIP tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu dukungan fraksi lainnya,” timpalnya. (yan)
