Dituding Kampanyekan Caleg, Mahasiswa Geruduk Kantor OJK NTB

Kepala OJK NTB Bantah Bagi Sembako Kampanyekan Caleg

Puluhan mahasiswa yang berasal dari sejumlah organisasi meggeruduk Kantor OJK NTB mempertanyakan adanya dugaan OJK NTB tidak netral dalam Pemilu 2024, Senin (12/2).

MATARAM – Puluhan mahasiswa dari sejumlah organisasi kemahasiswa, seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) NTB, DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) NTB dan Himmah Nahdlatul Wathan menggelar aksi unjuk rasa mempertanyakan netralitas OJK NTB dalam Pemilu 2024, Senin (12/2). Aksi puluhan mahasiswa gabungan dari sejumlah organisasi itu dilakukan menyusul beredarnya kupon bagi-bagi sembako salah seorang oknum Caleg memuat nama OJK bersama caleg tersebut.

Puluhan mahasiswa gabungan itu mempertanyakan adanya indikasi ketidaknetralan OJK NTB dalam pesta demokrasi kontestasi politik lima tahunan itu. Para demonstran bahkan meluapkan kekecewaan mereka dengan melemparkan bakulan sembako busuk ke dalam kantor OJK NTB. massa aksi unjukrasa juga membawakan karangan bunga yang ditempatkan berjejer di depan kantor OJK NTB yang bertuliskan kritikan kepada OJK yang dituding tidak netral dalam Pemilu 2024. Dalam karang bunga yang terpampang di depan kantor OJK itu bertuliskan ‘Turut Berduka Cita Matinya Integritas OJK NTB’.

Aksi puluhan mahasiswa tersebut sempat diwarnai kericuhan oleh aparat kepolisian yang mengawal demontrasi itu melarang mahasiswa masuk ke Kantor OJK NTB. ironisnya, terdapat beberapa mahasiswa sempat dipukul aparat saat ketegangan terjadi.

Koordinator aksi unjukrasa yang juga Ketua KAMMI NTB Muhammad Amri Akbar dalam orasinya mengatakan telah mengetahui oknum salah satu Caleg berkampanye dengan membagikan kupon bansos yang ada logo OJK NTB dan diduga menggunakan dana FKIJK pada OJK NTB yang merupakan urunan lembaga industri perbankan yang ada di NTB.

Baca Juga :  OJK Terbitkan Aturan Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan

“OJK berubah menjadi otoritas politik, bagi kupon sembako, tapi diminta untuk pilih Caleg. Hari ini hari tenang Pemilu, tapi kita tidak bisa tenang gara-gara ulah OJK. Kita tidak pernah setuju jika kekuasaan disalahgunakan oleh lembaga negara seperti OJK ini,” katanya.

Amri menegaskan seharusnya dana FKIJK diperuntukan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat NTB.

“Saat ini NTB salah satu daerah di Indonesia dengan kredit macet Pinjol tertinggi dan itu membuktikan literasi keuangan masyarakat NTB masih buruk,” ucapnya.

Ketua PW HIMMAH NW NTB Lukman juga mengkritisi sikap OJK NTB yang diduga ikut andil dalam membocorkan data kerahasiaan audit perbankan pada pihak yang tidak memiliki kewenangan dan juga menyalahgunakan dana untuk literasi keuangan.

“OJK sekarang berubah jadi Otoritas Jasa Kampanye. Ini sangat buruk dan menciderai kepercayaan publik,” ungkapnya.

Ia juga mendesak agar komisioner OJK pusat untuk segera mencopot Kepala OJK NTB dan juga melakukan audit lebih lanjut terkait kinerja OJK NTB. Ia juga meminta OJK NTB untuk memberikan klarifikasi terkait adanya paket sembako yang didistribusikan Caleg dengan nama OJK.

Baca Juga :  7.200 Orang Menjadi Korban Investasi Ilegal INOX

“Kami meminta OJK pusat untuk mencopot Kepala OJK NTB dan juga mengaudit OJK NTB terkait penyimpangan dan dugaan pelanggaran netralitas,” tegasnya.

Sementara itu Kepala OJK NTB Rico Rinaldy dalam siaran persnya membantah dengan tegas tuduhan bahwa pihaknya mendanai pembagian sembako dan mengadakan kegiatan bersama seorang Caleg pada masa kampanye Pemilu 2024. Rico menjelaskan bahwa tuduhan yang dialamatkan ke OJK tersebut tidak benar, karena OJK merupakan lembaga negara yang independen dan menjunjung tinggi netralitas lembaga maupun pegawai selama Pemilu 2024.

“Kami menegaskan bahwa Kantor OJK NTB tidak pernah mendanai pembagian sembako dan mengadakan kegiatan bersama Caleg manapun selama masa kampanye Pemilu. OJK menjunjung tinggi independensi lembaga dan netralitas pegawai, Hal yang sama berlaku untuk FKIJK NTB sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antar industri jasa keuangan, yang tidak memiliki afiliasi politik sama sekali,” jelas Rico.

Rico juga membantah jika ada kebocoran data hasil pemeriksaan industri keuangan dari internal OJK.

“Pemberian dokumen hasil pemeriksaan hanya diberikan kepada pengurus industri keuangan dan pihak terkait untuk keperluan pembinaan dan evaluasi kinerja industri keuangan,” tutupnya. (luk)

Komentar Anda