MATARAM — Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB H Aidy Furqan menyebut jika pelaksanan pengerjaan pembangunan fisik gedung SMA dan SMK yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 bisa diperpanjang pada tahun 2023. Aidy menyebut jika dibolehkannnya perpanjangan waktu pengerjaan gedung bangunan DAK Fisik 2022 yang belum selesai bisa dilanjutkan sesuai hasil rapat koordinasi bersama Inspektorat NTB, Kejati NTB, BPKAD NTB, Biro PJB Setda NTB, dan Biro AP Setda NTB bersama Dinas Dikbud NTB, pada Kamis (29/12/2022) lalu.
“Dari hasil rakor itu, disimpulkan, bahwa pengerjaan DAK Fisik tahun 2022 dengan sistem swakelola tipe 1 bisa melawati tahun anggaran dan dilanjutkan pada tahun 2023,” kata Aidy Furqan.
Dikatakan Aidy, peraturan yang membolehkan perpanjangan pelaksanaan pengerjaan DAK Fisik yang melewati tahun anggaran itu adalah merujuk pada BAB III Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 189/PMK.05/2022 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai dengan Ahir Tahun 2022 dapat di Lanjutkan pada Tahun 2023. Hal itu, juga ditegaskan pada Pasal 56 pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa No. 8 Tahun 2018 yang di sempurnakan lagi pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa No. 3 Tahun 2021 Tentang Swakelola.
Dalam rapat koordinasi bersama Kejati NTB dan pihak terkait lainnya, bahwa sejumlah bidang melaporkan progress fisik masing masing yang secara rata -rata sudah di atas 85%. Bidang SMK mencatat 50% bangunan fisik SMK telah selesai Tahun 2022, dan 50% lagi molor ke Tahun 2023, tapi tinggal 15% pekerjaan saja. Demikian halnya dengan Bidang SMA dan PK memperkirakan maksimal selesai 50 hari kedepan.
Kepala Bidang Pembinaan SMK Dikbud NTB M Khairul Ihwan menambahkan ada beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan selesai pengerjaan DAK Fisik SMK, diantaranya pelaksanaan fisik dimulai ketika musin hujan yang memang tahun ini intensitas hujan lebih tinggi.
“Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima laporan total hujan keseluruhan tercatat sampai 15 hari kerja,” terangnya.
Selain itu, dalam Swakelola Type 1 adalah sistem partisipasi, sehingga pekerja lokal belum berpengalaman pada bangunan kompleks dan rumit sehingga memengaruhi kecepaan dan kehati-hatian. Misalnya, pembangunan Bengkel SMK yang menggunakan konstruksi baja WF dan bangunan bertingkat yang memerlukan waktu.
Swakeloa Type 1 sangat tergantung dari ketersedian suply bahan dari toko, sehingga beberapa material yang sesuai spesifikasi waktu itu langka di NTB, misalnya bahan konstruksi atap bengkel SMK yang menggunakan pipa hitam 3 inch tebal 3,2 mm, ternyata harus menunggu dari Surabaya sampai 2 minggu tidak bisa kerja. Kemudian sistem ini baru pertama kali diterapkan di Dikbud NTB, sehingga seluruh penyiapan perangkat administrasi, rapat -rapat antar OPD dan pola aliran berkas dan pembayaran dari sekolah sampai menjadi SP2D yang di keluarkan BPKAD menjadi pembahasan yang alot waktu itu agar akuntable dan transparan.
Ikhan menuding sistem yang baru ternyata berimbas kepada pola kerja pelaksanaan yang memerlukan kehati- hatian tinggi sehingga semua pihak menjadi belajar, teliti, berusaha memberikan layanan yang terbuka dan akibatnya menjadi lebih lambat.
Oleh karena itu, kata Ihwan, terlepas dari berbagai kendala yang di hadapi, Dikbud NTB optimis pekerjaan cukup puas dengan output yang sudah selesai. Ruang Kelas Baru yang terbangun sangat bagus dengan kualitas yang jauh lebih baik dengan pola sistem sebelumnya. Hal ini karena semua pihak ikut mengawasi secara berjenjang dan pembayarannya pun dilakukan secara berjenjang.
Untuk itu, Dikbud NTB mempersilahkan pemerhati DAK untuk ikut turut mengawasi, datang ke sekolah melihat sendiri bangunan yang terbangun dan membandingkan bangunan yang terbangun dengan pola pembangunan sebelumnya.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan pemerhati untuk bersama-sama mengawasi bangunan yang berkualitas ini,” ucapnya. (adi)
