MATARAM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB memastikan penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan tenaga administrasi SMA/SMK/SLB di NTB menjadi pegawai honorer bakal dibagikan Oktober 2023 mendatang.
“Insyaallah Oktober mendatang SK untuk PTT pegawai administrasi sekolah akan diserahkan,” kata Kepala Bidang Guru Tenaga dan Kependidikan (GTK) Dinas Dikbud NTB Nur Ahmad kepada Radar Lombok, Rabu (20/9).
Dikatakannya, jumlah PTT tenaga administrasi SMA/SMK dan SLB se-NTB mencapai 3 ribu orang dan saat ini sedang dalam proses penerbitan SK. Seluruh PTT ini sudah terdaftar dan masuk pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta sudah pula mendapatkan dana insentif. Hanya saja, mereka tetap menuntut agar mendapatkan SK dari Gubernur NTB, sebagai pegangan dan legalitas mereka.
Ahmad menyebut jika proses penerbitan SK bagi PTT ini bersamaan pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG), termasuk perpanjangan SK sebelumnya. Terdapat jumlah 7 ribuan SK yang mesti diterbitkan dalam waktu bersamaan pada Oktober mendatang,, baik itu SK jasa jam mengajar (JJM), UKG dan termasuk PTT tenag administrasi.
Dengan banyaknya yang harus diselesaikan, Ahmad mengaku akan dilakukan secara bertahap diselesaikan dan saat ini masih proses dan semua PTT maupun UKG untuk bersabar.
“Kita sedang proses SK yang jumlahnya cukup banyak mencapai 7 ribuan,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Aliansi Honorer Nasional (AHN) Sutomo mengaku bersyukur dengan akan adanya SK Gubernur terkait PTT jenjang SMA, SMK maupun SLB se-NTB.
“Dengan adanya SK PTT tenaga administrasi sekolah ini menujukkan bahwa Pemprov NTB serius menyelesaikan nasib teman-teman PTT,” katanya.
Ia menambahkan, terkait dengan urusan SK ini sudah final, karena sudah mulai berproses penerbitan. Pihaknya juga terus melakukan konsultasi terkait dengan formasi PTT, menginggat para pegawai administrasi sekolah, terutama yang berkualifikasi S1 di tempat mereka mengabdi, harus melamar di instansi atau dinas lain.
“Kita saat ini konsultasi terkait syarat administrasi supaya relevan dengan pengalaman kerja. Kita berharap kepada BKD NTB memberikan kemudahan kepada teman PTT ini supaya dipermudah,” harapnya. (adi)
