Dewan Soroti Pelaksanaan Sabtu Budaya di Sekolah

MENARI : Salah satu SMK di Lobar saat melaksanakan Sabtu Budaya dengan mementaskan seni tari. (ABDI ZAELANI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Program Sabtu Budaya yang digagas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mulai menimbulkan persoalan. Pasalnya, dalam pelaksanaan program Sabtu Budaya ini mulai dikeluhkan sejumlah guru dan sekolah, karena dinilai memberatkan dari sisi ketersediaan anggaran.

Anggota Komisi V DPRD NTB H Bukhori Muslim mengatakan, program Sabtu Budaya yang dilaksanakan oleh sekolah tanpa anggaran yang jelas tentu menjadi persoalan.

“Bisa tidak dicarikan formula oleh kadis Dikbud NTB supaya sekolah tidak dibebankan anggaran,” kata Bukhori Muslim kepada Radar Lombok, kemarin.

Dikatakannya, saat kunjungan pejabat Dikbud NTB ke sekolah ketika pelaksanaan program Sabtu Budaya ersebut tidak ada anggaran yang cukup besar, mungkin makan minumnya tidak ada. Tapi, karena kepala dinas yang hadir, maka oleh sekolah harus memberikan layanan  dengan menyediakan makan minum dan penyambutan, sementara anggaran terebut tida ada di sediakan oleh sekolah.

BACA JUGA :  USBN dan UAMBN Perdana Lancar

“Apalagi guru honorer yang pas-pasan disuruh mengeluarkan biaya untuk menjamu pejabat yang berkunjung saat program Sabtu Budaya. Inikan membunuh sekolah namanya. Saya pikir kalau hanya budaya-budaya saja apa sih yang dikeluarkan anggaran sampai puluhan juta,” katanya.

Seharusnya, kata Bohari, pihak Dinas Dikbud meminta agar sekolah yang dikunjungi jangan mempersiapkan segala sesuatu yang mengeluarkan anggaran besar. Terlebih lagi, di tengah kondisi masa pandemi ini semua kesulitan. Apalagi  para guru honorer jika dibebankan mengeluarkan uang oleh pihak sekolah hanya untuk menjamu para pejabat Dinas Dikbud NTB yang berkunjung.

BACA JUGA :  Tunjangan Sertifikasi Guru Non PNS Terlambat

“Ini kan kacau. Makanya silakan Dinas Dikbud mencarikan formula yang tepat,” ujarnya.

Kendati demikian, Bohari tetap memberi apresiasi adanya inovasi program Sabtu Budaya yang dilaksanakan sekolah.

“Yang memberatkan itu, kalau pihak sekolah memungut biaya dari guru untuk menjamu para pejabat yang hadir,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan Dikbud NTB Fairuzz Abadi  mengatakan, terkait dengan program Sabtu Budaya, sebenarnya tidak ada pembiayaan, hanya karena pemahaman saja. Selanjutnya yang kedua sekolah menyelenggarakan Sabtu Budaya berkaitan dengan ada acara sekolah, seperti ada hari ulang tahun sekolah.

“Kalau pelaksasanaan Sabtu budaya tidak ada anggarannya, sekolah bisa melaksanakan kegiatan gotong royong dan Gemar Gatra saja,” terangnya. (adi)