MATARAM-Kalangan DPRD Kota Mataram meminta Dinas Kesehatan lebih aktif turun lapangan memantau peredaran obat daftar G (berbahaya) sebagaimana pemberitaan koran ini sebelumnya. Permintaan ini disampaikan oleh anggota Komisi IV Bidang Kesehatan Lalu Suryadi kemarin. Pemberitaan sebelumnya, warga Gomong menuntut aparat kepolisian dan Dinas Kesehatan segera menghentikan praktik jual beli obat daftar G yang marak di Gomong. Pembelinya sebagian besar mahasiswa dan pelajar. “ Kita mita Dikes turun lapangan serta berkoordinasi dengan aparat kepolisian maupun BNN,” ungkapnya.
Ia mengaku saat ini warga resah dengan peredaran obat daftar G. Ditambah lagi Dikes minim memberikan sosialisasi soal obat-obat berbahaya yang peredarannya diatur dengan ketat
Ia menilai kinerja Kepala Dinas Kesehatan dr. Usman Hadi perlu dievaluasi. Ia mencontohkan beberapa kasus kesehatan justru terlambat direspon misalnya soal gizi buruk, demam berdarah dan lain-lain. Politisi PAN ini meminta Wali Kota Mataram melakukan evaluasi kinerja bawahannya. “ Kita harapkan ada respon cepat. Jangan menunggu korban,” ungkapnya.
Dikes diminta rajin turun serta menjadikan masalah ini sebagai agenda utama. Banyak remaja yang menjadi korban peredaran obat G. Jika ada penjualan di apotik-apotik, maka perlu dipertanyakan dari mana mereka mendapatkannya. Dikes harus memantau pendistribusian obat-obatan tersebut.
Sampai saat ini masyarakat hanya memasang spanduk larangan pembelian. Masyarakat belum diberikan sosialisasi oleh Dikes Kota Mataram. Nampak masyakat masih memasang spanduk secara swadaya di setiap gang masuk di Lingkungan Gomong Lama.
Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Usman Hadi tidak berada di kantornya saat koran ini datang dalam rangka meminta konfirmasi.(dir)
