MATARAM — Pelaksana Ketua DPD I Golkar NTB, Gde Sumarjaya Linggih atau akrab disapa Demer menegaskan bahwa Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Golkar NTB pada 2 Maret nanti harus mengedepankan musyawarah mufakat atau aklamasi dalam proses pemilihan Ketua DPD I. “Musda Golkar NTB kita tekankan harus mengedepankan musyawarah mufakat atau aklamasi,” tegas Koordinator Wilayah (Korwil) DPP Golkar untuk Bali Nusa Tenggara ini, Rabu (24/2) kemarin.
Menurutnya, DPP Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto tengah berupaya menciptakan perbaikan kultur politik di internal. Untuk itu, Musda DPD I dan DPD II seluruh Indonesia diharuskan mengedepankan aklamasi. Golkar berupaya menghindari voting. “Jika bisa musyawarah mufakat, kenapa kita harus voting. Musyawarah mufakat jauh lebih baik,” terang Anggota DPR RI Dapil Bali tersebut.
Berangkat dari pengalaman sebelumnya di internal, sering kali proses voting dalam Musda memunculkan praktik jual beli suara dan hal itu bisa berimbas buruk terhadap tidak sehatnnya kultur di internal. “Ini upaya perbaikan kultur yang kita lakukan di internal partai,” paparnya.
Ia menegaskan, jika ada kader terbukti melakukan praktik politik jual beli suara di Musda, DPP tidak akan menoleransi dan akan mengambil sikap dengan memberikan sanksi. “Siapa terbukti melakukan politik transaksional, akan kita berikan sanksi tegas,” tandasnya.
Senada dengan itu, politisi senior Golkar NTB Mesir Suryadi juga meminta agar dalam Musda Golkar NTB agar jauh dari politik jual beli suara, sehingga melalui Musda diperoleh sosok ketua yang punya kapasitas, kompetensi, dan leadership kuat dalam menakhodai partai. “Sebagai orang tua di Golkar NTB, praktik politik transaksional harus ditanggalkan jauh-jauh. Ini demi perbaikan dan kemajuan partai Golkar di NTB ke depan,” pungkasnya. (yan)
