MATARAM – Perum Bulog Divisi Regional (Divre) NTB memastikan beras yang akan didistribusikan ke agen untuk menyuplai kebutuhan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan kualitas terbaik.
“Kami (Bulog, red) siap menyediakan produk pangan berkualitas dan terjangkau khususnya beras medium maupun premium sesuai kebutuhan konsumen BPNT,” kata Kepala Perum Bulog Divre NTB Supriyanto, di sela-sela rapat koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan program BPNT, Senin kemarin (12/8).
Supriyanto mengaku Bulog NTB sudah siap semua infrastruktur pendukung dan memenuhi kebutuhan untuk suplai beras dan telur dalam penyaluran BPNT kepada masyarakat penerima manfaat. Bahkan, Bulog Divre NTB menyiapkan beras dengan kualitas terbaik. Jika selama ini beras disediakan hanya jenis medium saja, tapi kali ini Bulog menyediakan beras jenis premium.
“Tergantung dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang meminta beras medium atau premium. Bulog sudah bisa menyediakan itu sekarang,” terang Supriyanto.
Sebagaimana diketahui, berbeda dari program beras prasejahtera (rastra), di mana Bulog mendapatkan penunjukkan pengalokasian beras dalam program BPNT membuka akses pasar secara bebas melalui e-warong. Di sisi lain, agen BPNT (agen Himbara dan e-Warong) akan menerima beras berkualitas dan terjangkau harganya. Sehingga memberikan keuntungan bagi agen BPNT yang terdapat di desa-desa akan tumbuh dan berkembang, sehingga berdampak kepada perekonomian desa.
“Idealnya kalau e -Warong atau agen itu harus untung dong. Cuma kita menawarkan konsepnya satu agen paling tidak 200-300 KPM,” ujarnya.
Agen-agen atau e -Warong ini diharapkan tidak hanya menjual beras dan telur saja. Selain itu, nantinya Bulog akan bekerja sama dengan pertenak ayam petelur.
“Tidak hanya jualan BPNT saja. Kita ingin agen itu jualan untuk masyarakat sekitar juga bahan pokok lainnya,” jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskannya, ketentuan harga penjualan BPNT harus sesuai dengan peraturan pemerintah. Untuk itu para agen dapat membeli barang dari Bulog. Namun jika ditemukan ada yang menjual tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah, maka akan diberikan sanksi.
“Pasti ada sanksi, karena agen itu nantinya membuat surat pernyataan dengan Bulog. Agen ini tidak tidak boleh menjual bahan sembako di atas Harga Eceran Tertinggi (HET),” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi NTB Hj Wismaningsih Darajadiah mengatakan BPNT salah satu cara menangani kemiskinan. Mengingat indikator makan merupakan persoalan timbulnya kemiskinan.
“Kita berharap dengan BPNT penyalurannya sedikit demi sedikit bisa mengurangi angka kemiskinan,” kata Wisma.
Di sisi lain, dalam penyaluran BPNT sendiri melalui beberapa agen yang menyediakan kebutuhan KPM. Seperti beras dan telur, kedua kebutuhan tersebut paling utama.
“Memang beras itu harus. Tapi kita harapkan agen-agen ini menyediakan kebutuhan lainnya,” imbuhnya. (dev)
