MATARAM—Kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pejabat publik sudah kerap sampai di telinga masyarakat. Kasus ini terutama tak sedikit menyasar oknum anggota dewan sebagai wakil rakyat.
Kasus ini semcam ini menjadi preseden buruk bagi integritas moral dan kelangsungan pemerintahan, apalagi mereka merupakan tokoh panutan,” kata Ketua Badan Ansor Anti Narkoba (BAANAR) NTB, Abdul Majid, Kamis (16/3).
Jika kasus seperti ini terus mewabah di kalangan wakil rakyat, jelasnya, lambat laun kepercayaan masyarakat terhadap wakilnya semakin pudar. Di lain sisi, kinerja wakil rakyat pengguna narkoba tidak banyak yang bisa diharapkan.
Atas dasar itu, Abdul Majid meminta agar Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB melakukan pemeriksaan dan inspeksi terhadap anggota dewan pengguna narkoba. Para oknum anggota dewan yang diduga sebagai pengguna narkoba ini tidak saja diperiksa urinenya. Lebih dari itu, mereka juga harus diperiksa darah serta bagian-bagian tubuh yang rentan menjadi area pengendapan zat mengandung candu tersebut. “Tidak saja urine, tapi juga darah, rambut dan kuku bila perlu diperiksa,” ungkapnya.
[postingan number=3 tag=”narkoba”]
Apa yang dilontarkannya ini, sambungnya, mengingat selama ini tidak sedikit kasus oknum anggota dewan yang sudah terjebak dalam kubangan narkoba. Ia pun merujuk kasus seperti penangkapan oknum anggota dewan Lombok Timur beberapa waktu yang disebut sebagai pengonsumsi barang haram tersebut.
Pemeriksaan terhadap anggota dewan ini, bebernya, tidak saja berlaku bagi anggota DPRD NTB. Hal sama juga harus berlaku bagi anggota DPRD kabupaten kota. Disinyalir, kalangan wakil rakyat di kabupaten kota di NTB disebutnya juga rentan terhadap kasus barang haram tersebut.
Permintaan Abdul Majid terhadap BNNP NTB, jelasnya, lantaran selama ini BAANAR banyak mendapat masukan dan desakan dari masyarakat terkait kasus tersebut. Katanya, masyarakat kerap kali mendesak dirinya untuk meminta BNN agar turun gunung ke lingkungan elit pemerintahan.
“Jadi BNN itu tidak saja menyisir pelajar dan PNS, tapi juga harus berani menyisir para politisi yang duduk di dewan,” tegasnya.
Terbaru, kata Majid, ada rumor yang menyebut ada oknum anggota dewan dari Lombok Barat yang diduga pengonsumsi narkoba. Terhadap rumor tersebut, ia meminta agar BNNP NTB turun melakukan inspeksi.
Apa yang diucapkan Majid ini, jelasnya, tidak saja disampaikan secara lisan kepada BNNP NTB. Namun, permintaan secara tertulis pun segera dilayangkan. “Yang jelas permintaan tertulis juga kita layangkan agar tindakan ini benar-benar serius ingin memberantas narkoba,” tandasnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Lombok Barat, Sulhan Muchlis mengatakan, pihaknya akan sangat mengapresiasi jika BNN turun melakukan inspeksi. Selaku wakil rakyat dipastikan tidak akan ada upaya menghalang-halangi BNN melakukan tugas tersebut, demi pemberantasan narkoba.
“Mau berkoordinasi dengan berkirim surat terlebih dulu ataupun tidak ketika mau inspeksi BNN, tidak masalah. Kita tangan terbuka saja,” ungkapnya.
Namun demikian, ia menyarankan agar saat BNN inspeksi hendaknya mengambil jalur koordinasi terlebih dulu. Dengan demikian, saat inspeksi bisa dipastikan anggota dewan Lobar ada di lokasi.
Bila tanpa melalui koordinasi, sambungnya, ia khawatir akan terkendala agenda dan tugas kedewanan. Saat BNN inspeksi dikhawatirkan anggotanya sedang berada di luar daerah atau sedang menjalankan sidang. “Tapi kalau tak bersurat juga tidak masalah. Kita siap-siap aja,” tandasnya. (rzq)
