MATARAM–Program pembangunan sejuta rumah yang ditargetkan pemerintah tidak berjalan mulus di lapangan. Pasalnya, selain persoalan lahan dan perizinan yang berbelit-belit, juga mandek di lembaga perbankan yang ikut terlibat dalam pembiayaan perumahan, khususnya untuk program rumah bersubsidi.
Hingga Juli 2017 ini, realisasi pembiayaan untuk program rumah bersubsidi dari 4 lembaga perbankan yang ikut, khususnya di Provinsi NTB, masih berada di angka 1.500 unit. Realisasi pembiayaan terbesar tentunya masih dipegang Bank BTN untuk program rumah subsidi.
Di Provinsi NTB jumlah lembaga perbankan yang ikut terlibat dalam pembiayaan program rumah subsidi sebanyak 4 bank, diantaranya, Bank BTN, Bank NTB, Bank BNI dan BRI Syariah. Dari empat bank tersebut, hanya dua bank yang sudah merealisasikan pembiayaan rumah bersubsidi, diantaranya, Bank BTN dan Bank NTB.
“Untuk capaian fisik kita optimis, tapi masih jadi kendala itu realisasi di perbankan yang kurang cepat prosesnya,” kata Sekretaris DPD Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Lalu Anas Amrullah, Selasa kemarin (8/8).
Menurutnya, banyak perbankan yang ikut terlibat dalam pembiayaan program sejuta rumah ini di NTB, tapi yang realisasi pembiayaan ternyata hanya dua bank saja, BTN dan Bank NTB.
Lanjut Anas, terbatasnya jumlah lembaga perbankan yang terlibat aktif dalam program rumah subsidi ini menjadi permasalahan dan kendala. Karena proses realisasi yang cukup lama dari lembaga perbankan, sehingga berdampak juga terhadap konsumen yang mengajukan kredit rumah subsidi.
Pada tahun 2017 ini, kuota untuk pembangunan rumah bersubsidi di NTB sebanyak 3.000 unit, dengan melibatkan sebanyak 22 perusahaan pengembangan diantaranya ada 15 perusahaa anggota REI. Pembangunan rumah bersubsidi tersebut diantaranya dibangun di Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan beberapa kabupaten di Pulau Sumbawa.
Kendala lainnya, masih lambannya realiasi rumah bersubsidi, karena aturan yang berhak mengajukan di perbankan hanya pegawai tetap, baik itu PNS, atau pegawai BUMN saja. Sementara banyak wiraswasta atau karyawan swasta yang lebih berhak mendapatkan kepemilikan rumah bersubsidi, justru tidak bisa diloloskan oleh lembaga perbankan.
“Kalau karyawan swasta dan wiraswasta bisa mengakses rumah bersubsidi ini, maka realisasinya sudah tinggi sekarang ini,” ungkapnya.
Sementara itu, dari 4 lembaga perbankan yang menyiapkan pembiayaan rumah subsidi, Bank BTN telah terealisasi 1.400 unit dan Bank NTB sebanyak 70 unit, khususnya di Pulau Sumbawa.
Sementara itu, BRI Syariah yang mulai terlibat pembiayaan rumah subsidi sejak awal tahun 2017, hingga sekarang ini realisasinya masih nihil. Begitu juga dengan bank BUMN lainnya, yakni Bank BNI 46, realisasinya juga masih nihil untuk pembiayaan rumah subsidi.
Kepala BNI Cabang Mataram, Indra mengakui jika hingga saat ini BNI memang belum bisa merealisasikan pembiayaan untuk rumah bersubsidi. “Kami terlibat di pembiayaan rumah subsidi sejak dua bulan lalu. Tapi sekarang sudah melakukan komunikasi dengan pengembang,” terangnya.
Saat ini sejumlah pengembang masih mikir-mikir bermitra dengan BNI. Pasalnya, BNI memberlakukan ketetapan DP sebesar 5 persen dari debitur. Angka DP 5 persen tersebut tentunya cukup besar jika dibandingkan dengan yang diberikan oleh Bank BTN kepada debitur sebesar 1 persen. Tingginya ketetapan DP 5 persen membuat debitur dan pengembang masih berpikir panjang memanfaatkan BNI. “Belum ada realisasi dan kami masih cari debitur yang mau 5 persen DP. Selama ini kan pembeli dapat 1 persen, tapi kami BNI cari yang 5 persen DP,” ujarnya.
Direktur Pemasaran Bank NTB, Sinardi menyebut bahwa hingga awal Agustus 2017 ini realisasi pembiayaan rumah subsidi sudah ada sebanyak 70 unit di Pulau Sumbawa. Jumlah tersebut tentunya akan terus bertambah untuk memperbesar realisasi pembiayaan rumah subsidi. “Memang masih sedikit realisasi pembiayaan. Tapi kami akan terus genjot agar lebih banyak lagi rumah subsidi yang bisa dibiayai,” kata Sinardi.
Sementara itu, Kepala BRI Syariah Cabang Mataram, Pepep Muslim Wahid mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum ada merealisasikan pembiayaan untuk program rumah bersubsidi.
“Saat ini belum ada realisasi. Mudahan dalam waktu dekat sudah bisa realisasi. Karena kami saat ini mulai aktif menjalin komunikasi dengan perusahaan pengembang,” pungkasnya. (luk)
