MATARAM—Penjualan rumah subsidi pada awal tahun 2017 ini belum menampakkan perkembangan yang membanggakan. Bahkan kecenderungannya masyarakat untuk membeli rumah bersubsidi sudah mulai berkurang.
Direktur Utama PT Hissto Perkasa Nusantara, H. Herri Susanto mengatakan, pembelian rumah bersubsidi hingga pertengahan Mei 2017 ini kurang begitu membanggakan, jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Bahkan penjualan rumah subsidi justru menurun disaat pemerintah pusat terus memperbanyak alokasi kuota pembangunan rumah brsubsidi.
“Masyarakat yang mendaftar untuk membeli rumah bersubsidi tidak segencar dua tahun lalu. Mungkin PNS yang mendominasi pembelian rumah bersubsidi ini sudah habis terdaftar,” kata Herri, Minggu kemarin (14/5).
Herri mengaku jika pembeli rumah bersubsidi yang dibangun di sejumlah titik di Pulau Lombok tersebut bisa dikatakan hampir 100 persen adalah dari pegawai negeri sipil (PNS). Berkurangnya pembeli rumah bersubsidi bisa saja disebabkan para PNS sudah hampir semunya sudah memiliki rumah, sehingga pendaftar berkurang.
Sementara jika berharap pegawai/karyawan swasta yang bekerja di perusahaan swasta dan juga wiraswasta, mengalami kesulitan untuk mendapatkan rumah bersubsidi ini, karena terbentur oleh lembaga perbankan sebagai mitra pembiayaan.
PT Hissto Perkasa Nusantara pada tahun 2016 dan 2017 membangun rumah subsidi di tiga titik di Pulau Lombok. Diantaranya, diDesa Jelantik, Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 500 unit, di Labuapi, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 390 unit dan di Gerung Kabupaten Lombok Barat sebanyak 60 unit.
Herri berharap pegawai swasta dan pedagang bisa diberikan kemudahan ikut membeli rumah subsidi. Karena seharusnya merekalah yang sepantasnya mendapatkan rumah subsidi ini. Jika ada aturan yang mempermudah pegawai swasta dan pedagang ini, membeli rumah bersubsidi, maka akan semakin baik, karena akan tepat sasaran.
“Kalau ada aturan ini, maka luar biasa buat rakyat yang selama ini lebih berhak memiliki rumah subsidi. Karena selama ini yang banyak beli rumah subsisdi ini adalah sebagian besar PNS,” kata Herri.
Sebelumnya, Branch Manager Bank BTN Cabang Mataram, Elvis Sahari menyebut, bahwa hingga awal Mei 2017 ini baru 850 orang yang mendaftar untuk pembelian rumah bersubsidi ini. Hal tersebut disebabkan karena kondisi perekonomian yang tidak menentu, dan berujung pada daya beli masyarakat di Provinsi NTB yang menurun, berdampak terhadap penjualan perumahan reguler atau non subsidi di NTB. “Penjualan rumah subsidi d NTB lesu, belum begitu membanggakan,” Elvis Sahri.
Menurut Elvis, jika dari segi kesiapan pembiayaan untuk rumah bersusbidi pada tahun 2017 ini sebanyak 3.000 unit Bank BTN sudah menyiapkan anggaran tak terbatas, tergantung kesiapan dan permintaan dari pengembang. Hanya saja, jika melihat trend keterlibatan pengembang di NTB yang ikut terjun dalam proyek rumah bersubsidi ini pada tahun 2017 justru terus bertambah. Hanya saja unit rumah bersubsidi yang dibangun rata-rata terbatas dan sedikit di setiap lokasinya.
Sementara itu untuk uang muka (down payment) rumah bersubsidi ini untuk PNS dan pewagai perusahaan yang sudah masuk BPJS Tenaga Kerja itu dikenakan sebesar 1 persen dari total harga penjualan yakni Rp 141 juta/unit rumah. Sementara masyarkat diluar PNS dikenakan uang muka sebesar 10 persen dari total harga rumah. “Untuk aturan baru terkait karyawan swasta dan pedagang, sampai saat ini belum ada kami terima,” tutup Elvis. (luk)
