Bilebante Masuk 13 Desa Percontohan Sertifikasi Desa Wisata

ASESMEN: Asesmen lapangan sertifikasi desa wisata berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Direktorat Kelembagaan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf RI melalui saluran meeting zoom, kemarin. (ISTIMEWA/RADAR LOMBOK)

PRAYA – Desa Wisata Hijau Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata tak henti-hentinya diganjar penghargaan dari pemerintah pusat. Setelah beberapa hari lalu desa ini menjadi salah satu desa wisata pertama di NTB yang menjadi model penerapan desa wisata tangguh bencana. Kini Desa Bilebante terpilih lagi menjadi desa percontohan (pilot) yang mendapat Sertifikasi Desa Wisata (Serti Dewi) tahun 2020.

Asesmen lapangan sertifikasi desa wisata berkelanjutan tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Kelembagaan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI. Selain dari Kemenparekraf, sejumlah pihak juga ikut menyaksikan proses sertifikasi melalui saluran meeting zoom.

Direktur Desa Wisata Hijau Bilebante, Pahrul Azim menjelaskan, di Indonesia ini terdiri dari 74 ribu lebih desa. Dari semuanya itu, ada 13 ribu desa wisata. Sedangkan yang masuk desa wisata yang disertifikasi sejumlah 13 desa oleh Kemenparekraf, termasuk di dalamnya ialah Desa Bilebante yang mewakili NTB. 

Pada tanggal 22-24 Oktober 2020 lalu, juga telah dilaksanakan sosialiasi Serti Dewi di Tangerang. Dimana pihaknya telah mengisi formulir penilaian mandiri atas kriteria dan indikator yang terdiri atas pengelolaan berkelanjutan, keberlanjutan sosial ekonomi, keberlanjutan budaya dan keberlanjutan lingkungan. “Jadi empat bidang yang itu yang dinilai. Empat bidang ini terdiri dari 174 indikator di bawahnya. Dari semua indikator tersebut kita siap,” ungkap Pahrul, kemarin.

Pihaknya menegaskan, dengan disertifikasinya Desa Wisata Hijau Bilebante, statusnya bisa lebih bagus. Selain itu, kenyamanan pengunjung juga terjamin. Berikutnya, desa wisata yang sudah disertifikasi juga mendapat dukungan dan perhatian penuh dari pemerintah pusat terutama promosi. “13 desa ini promosinya masuk di website kementerian yang mengakses pasar dalam negeri dan luar negeri. Termasuk program lainnya juga akan dibantu,”tambahnya.

Lebih jauh disampaikan, sertifikasi desa wisata yang dilaksanakan ini juga berdasarkan kriteria dari Global Sustainable Tourism Council (GSTC) yang telah diadopsi oleh Kemenparekraf. GSTC itu menjadi pedoman nasional destinasi pariwisata berkelanjutan dan disahkan menjadi Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016. “Tentu hal ini merupakan kebanggaan bagi kami dan menjadi penyemangat agar Desa Wisata Bilebante dapat semakin lestari ke depannya. Serta memberikan dampak ekonomi, sosial budaya dan lingkungan,”terangnya.

Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Lombok Tengah, H Lendek Jayadi juga mengaku bangga dengan prestasi yang diraih oleh Desa Wisata Hijau Bilebante. Sebab, desa wisata yang disertifikasi di NTB baru Desa Bilebante. Bahkan, jika melihat jumlahnya yang hanya 13 desa wisata di seluruh Indonesia, masuknya Desa Bilebante bisa dibilang prestasi luar biasa bagi perkembangan desa wisata di Loteng. Ia pun berharap, desa wisata ini bisa menjadi pelopor dan mentor bagi desa wisata lain di NTB, khususnya desa-desa wisata yang ada di daerah itu. “Dari puluhan desa wisata lain di Loteng, ada Desa Jango, Setanggor, Sade dan lainnya yang juga memiliki semangat dan eksistensi seperti Bilebante. Mudahan ke depan desa-desa ini bisa kita usulkan dan masuk rekomendasi pemerintah pusat untuk ikut sertifikasi,”ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Kemendes PDTT, Dwi Rudi Hartoyo melalui saluran meeting zoom mengungkapkan, bahwa Desa Wisata Hijau Bilebante ini memang luar biasa majunya. Karena selain mengelola Desa Wisata Hijau, juga menjadi desa wisata sehat yang ditunjukkan dengan adanya kebun herbalnya yang sudah bekerjasama dengan Marta Tilaar Group.

Ke depan, pihaknya di Kemendes PDTT maupun Kemenparekraf akan berupaya agar sertifikasi seperti itu bisa menyasar desa lain yang masuk kawasan penyangga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Karena seperti diketahui, Loteng sejak adanya KEK, sudah menjadi kabupaten yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Makanya, energi-energi positif yang bisa membangkitkan pengembangan desa wisata ini harus diprioritaskan. “Tahun ini ada Desa Bilebante sebagai model desa wisata yang mendapat sertifikasi dan ini harus menjadi contoh bagi desa lain. Kita berharap apa yang menjadi instrumen penilaian itu dipersiapkan dari sekarang oleh desa-desa wisata lain yang ada di NTB, khususnya Pulau Lombok. Ada banyak dampak positif dan keuntungan ketika desa wisata kita disertifikasi,” ujarnya.(met)

Komentar Anda