PRAYA – Kantor asuransi Bumipuetra Cabang Lombok Tengah kembali digedor puluhan nasabahnya, Kamis (29/7). Para nasabah ini didampingi LSM Jati NTB untuk menuntut apa yang menjadi hak mereka selama ini.
Para nasabah ini datang menagih jani pihak perusahaan saat aksi awal bulan lalu. Di mana sebelumnya, pihak perusahaan berjanji memberikan kepastian pada akhir Juli ini. Tapi para nasabah ini kembali menelan pahit harapan mereka untuk bisa menarik kembali uang asuransi yang sudah disetorkannya.
Pasalnya, pihak Bumiputera secara vulgar mengakui tidak bisa membayar asuransi itu sekarang ini, mengingat perusahaan sedang ada masalah. Bahkan pihak perusahaan mempersilakan para nasabah untuk bisa menempuh jalur lain, termasuk jika nantinya menempuh jalur hukum agar permasalahan ini bisa segera selesai.
Atas dasar itulah membuat para nasabah semakin kecewa dan meminta kepada aparat penegak hukum (APH) untuk menyita aset dan mengusut tuntas oknum yang berada di ruang lingkup Bumiputera. Karena tidak mampu membayar klaim nasabah yang jumlahnya sangat banyak di Lombok Tengah.
Ketua Jati NTB, Sadam Husen yang mendampingi warga menegaskan, pihaknya bersama perwakilan nasabah sengaja datang untuk menagih komitmen Bumiputera untuk memberikan penjelasan pada 29 Juli kemarin. Agar dana atau uang nasabah bisa dikembalikan dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik- baiknya oleh masyarakat. “Kami hanya datang untuk menegaskan kembali sesuai janji untuk 29 Juli menyampaikan hasil koordinasi dengan pusat terkait nasip banyak korban. Apalagi kami pantau ternyara Bumiputera ini sudah kolep, tapi kenapa penagihan tatap jalan kepada masyarakat dan ini merupakan pembodohan terhadap nasabah,” sesal Sadam Husen saat mendatangi kantor Bumiputera Lombok Tengah, kemarin.
Pihaknya juga merasa sangat kecewa dengan alasan Bumiputera yang menyebutkan, bahwa nasabag yang mendapat nomor antrean akan diprioritaskan untuk dibayarkan. Sedangkan kenyataanya sudah banyak yang mendapatkan nomor anterian pencairan tapi bertahun-tahun tak kunjung bisa dicairkan. “Yang jelas kapan akan mau membayar untuk seluruh nasabah di Loteng. Kalau tidak bisa diselesaikan lebih baik angkat kaki dan jangan ngantor lagi, biar masyarakat tidak selalu berharap,” tegasnya.
Ia sangat menyayangkan perusahaan tidak bisa bertanggung jawab, sehingga pihaknya mempertanyakan uang nasabah yang selama ini dikumpulkan ini digunakan untuk apa kalau saat ini perusahaan mengatakan tidak bisa dibayarkan dana nasabah. “Ini menjadi pertanyaan jangan sampai ini dihabiskan, kenapa menjanjikan kalau ujung- ujungnya tidak ada digunakan untuk membayar. Makanya kami akan laporkan ke kepolisian dan kejaksaan,” terangnya.
Pihaknya juga menyoroti terkait adanya oknum pegawai lingkup Bumiputera Lombok Tengah yang tidak mau memberikan data nasabah status akhir proses klaim atau polis sebagai bukti pelunasan pembayaran asuransi. “Anehnya oknum perusahaan Bumiputera berdalih bahwa komputer eror. Padahal pihak nasabah tidak hanya sekali datang menanyakan data polis, dalam satu bulan sampai dua kali tapi alasannya tetap komputer eror,” sesal Sadam.
Disampaikan juga bahwa yang menjadi permasalahan adalah adanya beberapa nasabah yang telah melunasi pembayaran asuransi sejak tahun lalu tapi sampai sekarang tidak dibayar oleh pihak perusahaan, dengan dalih pusat sedang gangguan dan menunggu nomor antrean. Sementara ada beberapa nasabah yang terima nomor antrean dan surat permohonan persetujuan klaim PNB polis yang dikeluarkan 17 November 2020 melalui kantor Cabang Praya dan pada 12 Oktober 2020 dengan nilai klaim Rp 38.204.175, namun sampai saat ini belum dibayar oleh pihak perusahaan. “Kami juga mempertanyakan adanya nasabah yang sudah meninggal dunia dan berkasnya sudah diserahkan di kantor cabang Bumiputera Lombok Tengah. Setelah beberapa tahun pihak keluarga mempertanyakan data nasabah yang telah meninggal tersebut tapi ternyata tidak ada,” terangnya.
Sementara itu, salah seorang nasabah asal Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Yaman menegaskan, bahwa apapun yang menjadi alasan pihak perusahaan, mereka tidak mau tahu. Sebagai nasabah dia hanya meminta uang yang ia tabung sudah sekitar 20 tahun dengan harapan untuk biaya pendidikan ini harus dibayarkan. “Total uang saya lebih dari Rp 20 juta. Dan saya hanya mau uang itu bisa dikembalikan untuk biaya pendidikan anak-anak kami,” terangnya.
Kepala Cabang Bumiputera Lombok Tengah, Eli Puspita Sari menegaskan, setelah nasabah demo 13 Juli yang lalu, pihaknya sudah bersurat ke kantor pusat di Jakarta. Pihaknya terus koordinasi pimpinan pusat, hasilnya ada beberapa nasabah yang sudah keluar nomor antrean untuk menjadi prioritas dilakukan pembayaran. “Surat sudah ada di kantor pusat dan kami pun sangat berharap agar dana nasabah segera dibayar. Kami saat ini dalam pengawasan OJK dan kondisinya tidak bisa dilakukan pembayaran untuk saat ini. Yang jelas kami berharap semua bisa terbayar dan saat ini sudah tidak ada penagihan kepada nasabah,” terangnya.
Pihaknya menegaskan bahwa Bumiputera sudah berdiri sekitar 109 tahun, hanya saja dirinya pun tidak pernah menyangka seperti ini. Terlebih dirinya juga mengaku memiliki empat polis yang nasibnya sama dengan nasabah lainnya. “Semenjak pengawasan OJK semua terhambat dan saya punya empat polis di sini. Kami sudah tidak menarik lagi keuangan di nasabah, jadi kami menerima apapaun nantinya yang menjadi langkah teman-teman dan rencana akan menjual aset juga untuk membayar uang nasabah,” terangnya. (met)
