Beras Mahal, Puluhan Warga Geruduk Kantor Gubernur

UNJUK RASA: Puluhan warga yang tergabung dalam LSM Kasta NTB, menggeruduk Kantor Gubernur NTB, menuntut pemerintah dapat mengendalikan kenaikan harga beras di pasaran.(RATNA/RADAR LOMBOK)

MATARAM—Imbas semakin meroketnya harga beras di pasaran, puluhan warga yang tergabung dalam LSM Kasta NTB, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur NTB, Rabu kemarin (28/2).

Dalam orasinya, Ketua LSM Kasta NTB, Lalu Arik Rahman Hakim menuntut supaya pemerintah tegas menangani persoalan mahalnya harga beras di NTB, salah satunya gencar melakukan operasi pasar murah.

Terlebih menjelang Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, kebutuhan bahan pokok masyarakat diperkirakan juga bakal mengalami kenaikan. “Kami meminta Pemprov NTB untuk melakukan operasi pasar besar-besaran, guna menekan laju kenaikan harga beras di pasaran,” pintanya.

Selama ini pemerintah dinilai abai dalam menyikapi persoalan harga beras. Terbukti harga beras semakin melambung hingga Rp 17 ribu per kilogram. Kenaikan beras ini sebagai bentuk kegagalan terhadap tata kelola hasil panen petani yang tidak dikelola dengan maksimal. Akibatnya, banyak penadah dari luar daerah yang justru mengangkut hasil panen petani lokal.
“Hari ini harga beras tinggi (mahal). Mari kita buka berapa stok beras di Bulog, apakah cukup mengantisipasi krisis ekonomi dan pangan yang ditimbulkan oleh cuaca yang tidak menentu ini (el nino),” ujarnya.

Pihaknya juga mendesak Pemprov NTB mengawal penjualan beras murah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijual oleh mitra Bulog. Pasalnya, temuan di lapangan beras SPHP dijual lagi ke masyarakat dengan harga Rp 17 ribu per kilogram, padahal harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp10.900 per kilogram. “Supaya operasi pasar yang dilakukan pemerintah menyentuh langsung masyarakat. Jangan sampai dari Bulog ke pengepul, kemudian dijual ke masyarakat dengan harga tinggi,” ujarnya.

Baca Juga :  Mori Tanggapi Santai Laporan Dirinya ke BK

Selain persoalan harga beras yang mahal, pihaknya juga menyorot bocornya data audit dari OJK NTB. Dimana yang seharusnya menjadi data rahasia sampai ke tangan orang tidak bertanggung jawab. Dia menuding kebocoran data itu dilakukan oleh salah satu Pejabat Pemprov yang memiliki kepentingan.

Publik memberikan perhatian serius terhadap bocornya data rahasia OJK ini. Sebab, kasus ini sudah membuat kegaduhan di masyarakat. “Kita tidak ingin independensi OJK menjadi alat untuk kepentimgan perorangan, apalagi pejabat NTB,” ujarnya.

Sementara Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Wirajaya Kusuma yang menemui massa aksi menjelaskan fenomena melonjaknya harga beras bukan saja terjadi di NTB, tetapi secara nasional. Bahkan provinsi yang menjadi lumbung pangan nasional seperti Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Lampung, juga mengalami kekurangan pasokan beras.

“Sama seperti NTB, mereka juga provinsi lumbung pangan nasional, tapi kondisinya juga sama. Kondisi sekarang produksi padi jauh menurun. Kalau dulu produksi gabah di NTB sampai 128 ribu ton, tetapi sekarang jauh menurun,” terang Wirajaya.

Baca Juga :  Baliho Diturunkan, Aktivis Lingkungan Lapor Polisi

Kesempatan itu Wirajaya juga memastikan pasokan beras di NTB mencukupi sampai bulan Ramadan mendatang. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bulog untuk mendatangkan sebanyak 13 ribu ton beras dari Jawa Timur, untuk menjamin ketersediaan beras di NTB.

“Kenapa diambil langkah seperti ini, karena memamg kondisi kita akibat El Nino, kemarau yang panjang, sehingga panen belum bisa dilaksanakan. Untuk mengantisipasi itu, pihak Bulog sudah antisipasi supaya ketersediaan beras itu terjamin di NTB,” katanya.

Wirajaya mengklaim bahwa Pemprov sudah menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat, ditambah operasi pasar murah di setiap desa dan kelurahan yang dilakukan oleh Bulog dan Pemda. Sehingga dipastikan semua kebtuhan masyarakat tercukupi.
Operasi pasar ini kata dia, menjadi strategi Pemprov NTB dalam mengendalikan inflasi dalam daerah, sehingga stok beras tidak boleh kurang di pasaran. Hanya saja memang pembelian beras SPHP ini dibatasi hanya 10 kilogram per orang. “Pokoknya tidak boleh terjadi kelangkaan stok beras di pasar dan retail modern,” ujarnya.

Wirajaya juga menyebut pihak Bulog NTB telah menyebar sebanyak 40 ton beras SPHP di Pulau Lombok setiap hari. Beras tersebut, dijual lewat mitra Bulog di pasar-pasar tradisional dan retail modern. “Dengan langkah ini diharapkan harga beras secepatnya bisa kembali stabil,” pungkasnya. (rat)

Komentar Anda