Belum Urgen, Anggaran Jalan “Sopoq Angen” Ditunda

Dana Pokir Dewan Juga Dipotong

H.Ahmad Saikhu(Fahmy/Radar Lombok)

GIRI MENANG-Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan membuat keuangan daerah mengkhawatirkan. Pemkab harus mengambil langkah rasionalisasi dan recofusing untuk mendanai penanganan Covid-19 tersebut.
Dalam penyusunan APBD Perubahan tahun 2021, rasionalisasi dan recofusing anggaran terpaksa dilakukan, sehingga beberapa program dan proyek besar ditunda berdasarkan kesepakatan legislatif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Wakil Ketua I DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha, menjelaskan, pemberlakuan rasionalisasi dan recofusing itu juga merupakan buntut dari pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAU) yang dilakukan pemerintah pusat sebesar Rp 23 miliar. Besaran anggaran yang direcofusing untuk mendanai penanganan Covid-19 mencapai angka Rp 59 miliar. “Pengurangan-pengurangan itu yang membuat rasionalisasi dan pergeseran, termasuk yang kita sepakati dengan TAPD yakni menunda proyek besar pembangunan jalan “Sopoq Angen” dan Islamic Center (IC),” jelas Nurul Adha saat ditemui kemarin di kantor DPRD Lombok Barat.

Tak hanya program dan proyek besar yang ditunda. Dewan juga menyepakati pemotongan anggaran program pokok pikiran (Pokir) dewan. “Kita sama-sama ikhlas. Pemotongan untuk pokir dewan secara total mencapai angka Rp 2,250 miliar,” ungkapnya.

Lagi pula, kata dia, pembangunan jalan “Sopoq Angen” dan Islamic Center itu belumlah terlalu urgen. Memang dua program itu sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), namun dewan belum memberikan kata sepakat. “Kita belum sepakati RPJMD itu. Pembahasan soal itu akan dilakukan setelah APBD Perubahan. Yang jelas akan ada perubahan. Kalaupun masuk, DPR akan mengkajinya,” jelas ketua DPD PKS Lobar ini.

BACA JUGA :  Warga Tiga Desa di Narmada Tuntut Ganti Rugi Lahan Proyek Jalan

Dia menghormati bahwa dua program itu merupakan visi Bupati Lobar saat kampanye dulu. Namun yang jelas, lanjut dia, dengan kondisi keuangan daerah yang masih kurang sehat hendaknya program itu dipikir ulang. “Kita prirotaskan mana yang memang harus didahulukan. Apalagi anggaran yang dibutuhkan cukup besar untuk pembebasan lahan dan pembangunannya. Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi menjadi prioritas kita,” imbuhnya.

Beberapa waktu lalu, eksekutif dan legislatif menyetujui besaran KUA-PPAS APBD Perubahan sekitar Rp 1,7 triliun lebih. Dalam penyusunan APBD Perubahan nanti, pihaknya akan mendorong agar diarahkan untuk program-program pemulihan ekonomi. “Itu yang akan kita stresing, apakah masyarakat diberikan stimulus atau tidak dalam APBD perubahan nanti,” jelasnya.

Kepala Bappeda Lobar, H. Ahmad Saikhu, mengapresiasi keikhlasan jajaran dewan yang cukup banyak mengarahkan program aspirasi mereka untuk pemulihan ekonomi. “Kita berharap agar aspirasi dewan banyak mengarah ke sana, dan itu sudah terlihat,” katanya.

Mengenai rencana pembangunan jalan “Sopoq Angen” dan Islamic Center, Saikhu mengatakan bahwa sejauh ini anggaran yang disiapkan masih terbatas yakni sebesar Rp 5 miliar. “ Untuk pembebasan lahan itu itu direncanakan Rp 5 miliar. Sebenarnya anggaran yang dibutuhkan cukup besar, karena lahan yang akan dibebaskan seluas 14 hektar dan itu nanti tim apraisal yang menentukan,” jelasnya.

BACA JUGA :  Mediasi Gagal, Sidang Gugatan AMM Berlanjut

Atas penundaan program dimaksud, Pemkab Lobar berharap bisa dilaksanakan tahun depan. Namun dia pesimis karena APBD Lobar kondisinya tidak jauh-jauh beda dengan situasi saat ini. “Poinnya, kita fokus penanganan Covid-19. Dan program tetap jalan, memang harapan tahun ini, tapi kondisi ini membuat kita mengarahkan anggaran kita ke penanganan Covid-19,” ungkapnya.

Ditanya kenapa jalan dan IC harus di bangun? Kata Saikhu, dua proyek ini dimaksudkan untuk menghidupkan Kota Gerung sebagai ibukota Lobar. ”Karena memang sejak beberapa tahun pusat pemerintahan pindah ke Gerung, kondisinya tetap seperti ini. Setidaknya ini menjadi terobosan,” paparnya.

Dia yakin jika dua program ini berjalan, maka perekonomian masyarakat Gerung akan membaik salah satunya kalangan PKL yang sejauh ini masih berada di jalur Bypass BIL. “Sebenarnya untuk pengalihan ruang PKL, bypass-kan bebas hambatan, kondisi saat ini ragu untuk melaju kendaraan. Dan memang harus ada spot-spot untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan ini,” tutupnya Saikhu.(ami)