MATARAM – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) meningkat signifikan mencapai Rp 4,94 triliun, naik 25,14 persen atau sebesar Rp 993 miliar dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 3,95 triliun. Namun, belanja pegawai juga ikut meningkat lebih tajam lagi sekitar 125 persen.
Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin saat membacakan nota keuangan rancangan APBD 2017 menyampaikan, belanja pegawai direncanakan sebesar Rp 1,39 triliun. Itu artinya terjadi kenaikan sebesar Rp 777,67 miliar lebih atau sekitar 125 persen. “Dalam APBD perubahan 2016, belanja pegawai sebesar Rp 619,083 miliar,” katanya dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD NTB, Senin sore kemarin (21/11).
Tingginya belanja pegawai karena juga belanja tidak langsung naik cukup besar. Direncanakan belanja tidak langsung sebesar Rp 2,99 triliun, terjadi penambahan sebesar 40,57 persen atau sekitar Rp 863,09 miliar lebih dari APBD Perubahan 2016.
Di tengah belanja pegawai yang meningkat cukup besar, lain halnya dengan belanja hibah dan belanja bantuan sosial (Bansos) yang mengalami penurunan. Belanja hibah sendiri direncanakan hanya sebesar Rp 959,67 miliar. Padahal dalam APBD-P tahun 2016, besaran hibah mencapai Rp 978,51 miliar. “Belanja hibah turun sebesar Rp 18,83 miliar atau 1,92 persen,” ucap wagub.
Begitu juga dengan belanja bantuan sosial direncanakan hanya sebesar Rp 17 miliar. Angka tersebut turun drastis 48 persen lebih. Mengingat dalam APBD-P 2016 jumlah Bansos mencapai Rp 34,45 miliar.
Sementara itu, untuk belanja langsung hanya meningkat sedikit sekitar 7 persen saja. Jika dalam APBD-P 2016 belanja langsung sebesar Rp 1,8 triliun, kini dalam RAPBD 2017 hanya Rp 1,9 triliun. “Belanja langsung naik sebesar Rp 130 miliar,” kata Wagub.
Untuk diketahui, besaran pendapatan daerah pada RAPBD 2017 sebesar Rp 4,73 triliun. Sumbernya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,46 triliun, dana perimbangan Rp 3,19 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Menurut Wagub, meskipun pendapatan daerah sebesar Rp 4,73 triliun dan jumlah belanja daerah Rp 4,94 triliun, bukan berarti bisa disebut defisit. Pasalnya, jumlah defisit anggaran tersebut, ditutupi dari pembiayaan netto sebesar Rp 212,59 miliar sehingga postur dalam APBD 2017 dalam posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun berkenaan nol. “Disamping itu, kemandirian keuangan Pemerintah Provinsi NTB lima tahun terakhir menunjukkan pergerakan secara positif meskipun tingkat kemandirian berada pada posisi sedang,” terang Wagub.
Dikatakan, isu strategis yang dihadapi tahun 2017 masih relatif sama dengan tahun sebelumnya. Diantaranya generasi emas NTB 2025, Aksi Seribu Hari Pertama Kehidupan (Ashar), lumbung bersaing, rehabilitasi hutan dan lahan, menuntaskan pembangunan Islamic Center dan lain-lain.
Titik berat pembangunan ekonomi diarahkan pada upaya memperkuat dan memantapkan kebijakan industrialisasi, peningkatan produksi hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan kelautan, penumbuhan wirausaha baru serta peningkatan pelayanan PTSP dan promosi investasi. “Upaya percepatan pembangunan infrastruktur masih dilanjutkan dengan penekanan pada ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang,” kata Wagub.
Dalam rangka pencapaian pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, Pemprov akan terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). “Caranya melalui peningkatan akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan,” ujarnya. (zwr)
