Belanja Daerah Diaudit BPK

MATARAM- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai melaksanakan audit  belanja  daerah yang sedang berjalan dan audit kinerja pelayanan pemerintah daerah bidang kesehatan tahun 2016 dari  Januari sampai  Juli 2016.

Plt Ketua BPK NTB Wahyu Priono menemui Walikota Mataram H. Ahyar Abduh kemarin. Dalam pertemuan ini Wahyu menyampaikan bahwa kedatangannya untuk menyampaikan pelaksanaan pemeriksaan belanja daerah yang saat ini sedang berjalan serta audit kinerja pelayanan di RSUD Kota Mataram.

Ia menjelaskan, sesuai aturan BPK, pemeriksaan berlangsung dalam tiga kategori masing-masing pemeriksaan tertutup, pemeriksaan rutin dan pemeriksaan berkala. Pemeriksaan yang akan dilaksanakan saat ini adalah pemeriksaan berkala terhadap belanja daerah dan audit kinerja yang ada di RSUD Kota Mataram.” Kita akan melakukan audit terhadap  belanja daerah yang saat ini sedang berjalan,” ungkapnya.

Sementara untuk kinerja, akan dilaksanakan pengawasan dan penilaian di RSUD Kota Mataram terutama yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

Dikatakan Wahyu, pemeriksaan yang akan dilaksanakan saat ini menekankan kepada belanja daerah yang sudah dilakukan oleh Pemkot Mataram mulai dari bulan Januari 2016 sampai Juli 2016. Hal-hal yang menjadi perhatian BPK, apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak.” Belanja daerah ini kami periksa peruntukannya,” ungkapnya.

Sedangkan kriteria pemeriksaan kinerja, BPK akan mengawasi tingkat pelayanan yang diberikan di RSUD Kota Mataram. Pemeriksaan ini akan bermanfaat untuk pemeriksaan berkelanjutan. Kinerja dan pengelolaan daerah Kota Mataram ini jadi sampel.

Pemeriksaan belanja lebih ditekankan kepada ketaatan pemerintah dalam hal pengelolaan belanja daerah. Sedangkan pemeriksaan kinerja dilakukan untuk melihat sejauhmana kualitas pelayanan yang diberikan di rumah sakit.

Pemeriksaan ini dilakukan secara menyeluruh di Indonesia, termasuk di NTB. Sampelnya adalah Kota Mataram. Sedangkan untuk audit kinerjanya diambil di RSUD Kota Mataram.

Pemeriksaan ini nantinya akan bisa membantu mempermudah proses pemeriksaan pengelolaan keuangan untuk pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan pada saat ini sifatnya masih tahap awal sedangkan pada tahap kedua nanti akan dilaksanakan pada bulan September. Wahyu mengakui, saat ini pihaknya belum ada menemukan tanda-tanda temuan pada pelayanan kinerja di RSUD Kota Mataram. Sebab pemeriksaan baru dimulai.

Sementara itu Kepala BPKAD Kota Mataram mengatakan, pemeriksaan kali ini untuk meminta data-data  tentang belanja daerah yang sudah dilakukan oleh Pemkot Mataram dari Januari sampai Juli. Pemkot tentunya akan memberikan informasi dan laporan belanja daerah yang sudah dilakukan dan sesuai dengan yang diminta oleh BPK.” Kita akan berikan  data-data yang diminta BPK,” paparnya.

Kedatangan BPK ke Walikota tidak ada kaitannya dengan temuan atau catatan WTP. Karena semua rekomendasi yang menjadi catatan sudah ditindaklanjuti oleh Pemkot.”Catatan semua sudah ditindaklanjuti dengan cepat sebelum 60 hari,” terangnya.

(ami)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid