MATARAM – Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembina Samsat Provinsi NTB tahun 2023, di Hotel Lombok Raya, Rabu (9/8). Hadir Kepala Bappenda NTB Hj Eva Dewiyani, Dirlantas Polda NTB, Jasa Raharja Cabang NTB
Kepala Bappenda Provinsi NTB Hj Eva Dewiyani mengatakan, Rakor ini merupakan agenda tahunan dari Tim Pembina Samsat. Dengan adanya koordinasi seperti ini, menunjukkan adanya kekompakan.
“Karena, kami (Bappenda, Polisi, dan Jasa Raharja) satu atap, jadi kami harus satu persepsi,” jelas Eva.
Salah satu yang dibahas dalam Rakor Tim Pembina Samsat NTB adalah mewacanakan bagaimana mendorong adanya upaya penurunan jumlah obyek TMDU (Tidak Melakukan Daftar Ulang) atau tunggakan wajib pajak untuk pajak kendaraan bermotor (PKB), baik itu roda empat maupun roda dua.
“Setelah kami rinci dari Rp800 ribu lebih obyek TMDU atau tunggakan, ternyata 50 persen itu tidak membayar pajak 5 tahunan, dan sudah tentu obyek ini harus mengganti STNK juga,” beber Eva.
Untuk itu, kata Eva, pada kesempatan Rakor ini akan diupayakan agar pembayaran pajak 5 tahunan atau pembaharuan STNK bisa dilakukan tidak hanya di Kantor Samsat.
“Kami sedang upayakan agar dapat juga dilakukan di Samsat Keliling untuk memudahkan masyarakat melakukan daftar ulang 5 tahunan,” sebutnya.
Eva optimis untuk Provinsi NTB akan mampu menerapkan kebijakan itu. Pasalnya, pada beberapa daerah lain juga sudah menerapkannya. Seperti di Bantul, Yogyakarta sudah menerapkan pola seperti itu, yakni pajak ganti plat 5 tahunan bisa dilakukan di layanan Samsat Keliling, tanpa harus datang ke Kantor Samsat. Namun, untuk penerapan di Provinsi NTB sendiri, akan dilakukan upaya pengkajian. Dengan adanya Rakor ini juga dimaksudkan agar persepsi antar lini bisa sama.
“Kami sempat juga ke sana untuk melihat bagaimana penerapannya,” ujar Eva.
Sementara itu, Asisten II Setda Pemprov NTB H Wirawan Ahmad berharap output dari pertemuan Rakor Tim Pembina Samsat Provinsi NTB ini bagaimana mengoptimalisasi pengawalan pajak daerah agar PAD terealisasi.
“PAD ini merupakan harapan menuntaskan janji di tengah keuangan daerah yang terbatas,” ujar Wirawan. (luk)
