TANJUNG – Kabupaten Lombok Utara salah satu daerah yang memiliki banyak jalur-jalur tikus untuk memuluskan para pelaku mengedarkan barang narkotika.
Apalagi di setiap jalur tikus tidak memiliki pos-pos pengawasan secara khusus. Para pelaku menjajarkan barang haramnya melihat geliat pengembangan sektor pariwisata semakin gencar, sehingga orang yang masuk-keluar tidak bisa dipantau secara maksimal. Untuk memutus ruang gerak para pengedar narkoba, maka sangat diperlukan keberadaan lembaga vertifikal berupa Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK).
Demikian disampaikan Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar kepada wartawan usai menggelar pertemuan dengan BNNP, Kamis (16/3). Pihaknya sejak tahun 2014 pembangunan lembaga vertifikal telah mengusulkan untuk dibangun di Lombok Utara, kemudian pada tahun 2015 pihaknya pada saat itu sangat konsen. Namun, Kemenpan RB pada waktu itu yang memiliki kewenangan menentukan berapa jumlah kelembagaan vertifikal yang harus dibentuk di daerah ini.
[postingan number=3 tag=”klu”]
Untuk persiapan rencana pembangunan kantor BNNK, pihaknya sendiri telah menyiapkan lahan dan personel. Apa yang menjadi syarat pada waktu itu telah dipenuhi. Namun, sampai saat ini belum disetujui. Dengan kehadiran Kepala BNNP yang baru ke Pemkab Lombok Utara tentu menjadi sebuah kesempatan menyampaikan keinginan yang pernah diusulkan tersebut. “Pak Kepala BNN baru ini sangat proaktif. Dari hasil pertemuan, rencana pembangunan kantor BNNK sekarang dibutuhkan kajian akademik dan data berapa jumlah pencandu, pengguna dan kasusnya. Untuk memenuhi persyaratan itu, kami akan langsung bekerja besok pagi agar segera tercapai keinginan tersebut,” harapnya.
Kantor BNNK di Lombok Utara, menurut Najmul sangat strategis karena berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba tersebut. Penyalahgunaan ini disebabkan kesempatan yang terlebar di daerah karena di jalur-jalur tikus tidak ada pos-pos pemeriksaan pariwisata, baik dari Bali menuju objek wisata yang ada di Lombok Utara. “Jika di syarat hanya diperlukan delapan pelabuhan jalur-jalur tikus. Di Lombok Utara sendiri melebih dari syarat tersebut. Ini juga mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata,” terangnya.
Kapolres Lombok Utara AKBP Rifai menerangkan, untuk melakukan pengawasan dan pemantauan pengedaran narkoba pihaknya akan diberlakukan di kawasan terminal Teluk Nara, karena Teluk Nara pelabuhan yang telah ditetapkan untuk menyeberang menuju tiga gili. Di lokasi ini akan ditambahkan personel dan telah terpasang CCTV. “Selain itu, akan ditempatkan polisi pariwisata untuk melakukan pengawasan dan pengendalian di sana,” tandasnya terpisah.
Sementara itu, Kepala BNNP NTB Brigjen Pol Sukisto menyatakan, keinginan pembentukan BNNK di Lombok Utara tergantung dari kesiapan daerah sendiri. Dari hasil pertemuan, memang bupati Lombok Utara sangat serius ingin membentuk BNNK. Apalagi sudah masuk usulan empat tahun lalu. Namun, pembentukan BNNK pemerintah daerah harus memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya diperlukan kajian akademik dan data harus disempurnakan. “Untuk mengetahui keinginan itu, makanya kami turun melihat situasi riil di sini,” terangnya.
Ia menyarankan, data-data yang kurang itu segera dilengkapi, sehingga pihaknya bisa memperjuangkan ke tingkat pusat, karena yang memiliki kewenangan dari pusat yang boleh menilai data. Apakah bisa dibentuk pada tahun atau tidak tergantung dari BNN pusat. Khusus untuk data real mengenai narkoba di Lombok Utara pihaknya belum memiliki data yang pasti, karena Kapolres baru terbentuk sehingga diperlukan pendalaman lagi untuk mendapatkan data akurat tersebut. “Jika melihat dari kondisi wilayah, jalur-jalur masuk sangat banyak, menurut teori jika lebih dari delapan jalur tikus perlu dibuat. Yang menentukan itu pusat sendiri. Kalau lebih cepat dibentuk maka akan cepat,” pungkasnya. (flo)
