TANJUNG – Penertiban bangunan yang berdiri di roi pantai Gili Air dan Gili Meno akan dilakukan pada pertengahan April 2018. Jadwal yang ditetapkan ini merupakan kesepakatan ketiga setelah tim penertiban batal melakukan penertiban pada pertengahan dan akhir Maret ini. Rencana sebelumnya diundur karena ada beberapa yang perlu disiapkan lagi dengan instansi terkait.
Demikian disampaikan Asisten II Setda Kabupaten Lombok Utara (KLU), Hermanto yang juga Ketua Tim Penertiban pada saat menggelar rapat pemantapan di Aula Kantor Bupati, Senin (26/3).
Menurutnya, penertiban pada pertengahan April merupakan momen yang tepat karena sedang low season atau rendah kunjungan wisatawan. Keputusan ini pun sudah disepakati oleh seluruh tim khususnya dari TNI/Polri. “Paling cepat pertengahan April, paling lambat pada minggu ketiga. Penertiban tidak boleh lewat dari April,” terangnya di hadapan Bupati KLU, H. Najmul Akhyar, Wakil Bupati KLU, Sarifudin dan Sekda KLU, H. Suardi pada pertemuan tersebut.
Lebih rinci disebutkan, penertiban bakal dilaksanakan di Gili Meno pada 12-15 April. Sementara di Gili Air pada 17-20 April. Saat ini, persiapan anggaran penertiban sudah berada di masing-masing SKPD teknis. Misalkan alat berat disiapkan Dinas PUPR, biaya penyeberangan Dishublutkan, Dinas LHPKP akan mengangkut sisa-sisa bongkahan penertiban, Sat Pol PP bersama TNI/Polri melakukan pengawalan keamanan. “Ini sinergitas semua SKPD terkait,” tandasnya.
Tahapan sosialisasi lanjutnya sudah sering dilaksanakan sejak awal tahun, bahkan surat pemberitahuan perihal pembongkaran sudah disampaikan ke pemilik bangunan. Sampai saat ini sudah ada beberapa pengusaha yang membongkar sendiri.
Untuk diketahui, jumlah bangunan di Gili Meno yang melanggar sebanyak 41 unit dan Gili Air 93 unit, totalnya sebanyak 134 unit. “Sementara yang sudah membongkar sendiri, terdapat 16 bangunan di Gili Air dan 5 bangunan di Gili Meno,” ungkapnya.
Bupati KLU, Najmul Akhyar menegaskan, tim penertiban harus mematangkan persiapan perencanaan penertiban bangunan sempadan pantai di dua gili tersebut. Penertiban kedua kali harus belajar dari kegiatan penertiban di Gili Trawangan 2017. Di mana setelah penertiban sudah ada SKPD yang membersihkan puing-puing penertiban, lalu menanam pohon, baru ke tahap selanjutnya jalan. Sehingga tampak sinergitas semua SKPD. “Perencanaan yang harus dipikirkan supaya jelas di masyarakat. Jangan semata penertiban saja, karena ini konteksnya penataan juga,” tegasnya.
Sejak awal dinas telah diingatkan agar menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan ini secara keroyokan. Mulai dari awal pelaksanaan, hingga pascapenertiban, mesti ada tahapan secara pasti. Sehingga tidak ada kesan pembiaran. “Sekarang sudah ada anggaran pembangunan jalan, namun belum terealisasi. Jika ini disiapkan dari awal pasti akan terlihat,” tandasnya.
Dikatakan, persiapan tim sejauh ini cukup baik. Koordinasi antara instansi terkait juga terus dilakukan. Pihaknya menilai masyarakat maupun pengusaha di Gili Meno dan Air pun paham betul mengenai tujuan penertiban bangunan tersebut. Oleh karenanya, pola humanis tetap akan diusung tetapi tidak menghilangkan sisi ketegasan terhadap tujuan ini. “Kita tetap humanis tetapi jangan menyampingkan ketegasan. Dari sosialisasi yang dilakukan, masyarakat kita paham apa tujuannya. Kalau masih ada yang tidak paham jangan jadikan penghalang. Kita bicara pelan-pelan, pendekatan humanis,” imbuhnya. (flo)
