MATARAM- Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh mendapat penghargaan dari Pusat Pengajian Keuangan Negara (Pusaka Negara) sebagai tokoh Inspirasi Pembangunan Daerah di Jakarta belum lama ini. Wali Kota dinilai punya komitmen dalam pengembangan ekonomi kerakyatan dengan peningkatan kapasitas pedagang, memfasilitas permodalan dan penjualan, serta fokus pada pengentasan kemiskinan.
Namun ada penilaian dari Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar. Tantangan Ahyar saat ini adalah masih berkisar pada penurunan angka kemiskinan yang masih pada angka 10 persen dari total penduduk Kota Mataram. Target penurunan angka kemiskinan yang dipatok oleh Pemkot sebesar 1 persen per tahun ini dinilai tidak terlalu maju. Seharusnya Pemkot Mataram bisa mematok target yang lebih tinggi.”Target penurunan kemiskinan seharusnya jangan satu persen, tapi harusnya lebih sehingga sisa 10 persen bisa tuntas dalam 5 tahun,” kata Muhtar kepada Radar Lombok kemarin.
Secara pribadi ia mengapresiasi penghargaan tersebut. Namun penghargaan yang diterima ini diharapkan tidak membuat Pemkot berbangga diri. Karena menurutnya ini justru memunculkan tanggungjawab yang lebih besar lagi. Di Mataram masih ada kantong-kantong kemiskinan, terutama di wilayah pesisir (nelayan). Jika komit fokus, Pemkot Mataram harus mampu mengintervensi problem kemiskinan. Belum lagi saat ini dengan daya beli masyarakat yang masih rendah. Sebagai kepala daerah, Ahyar punya banyak pekerjaan rumah.
Pad posisi ini Muhtar mempertanyakan komitmen Pemkot Mataram dalam menciptakan ekonomi kerakyatan. Misalnya saja, saat ini banyak ritel modern yang tumbuh dan merajalela yang berpotensi membunuh usaha kecil masyarakat lokal. Kalau memang Pemkot peduli, maka seharusnya Pemkot mendorong usaha-usaha kerakyatan yang dijalankan masyarakat kecil. “Kemiskinan dan pemerataan ekonomi jadi PR wali kota setelah menerima penghargaan,” tegasnya.
Pengamat ekonomi Universitas Mataram, Iwan Harsono, juga membenarkan bahwa kantong kemiskinan masih banyak. Di pesisir, nelayan masih menjadi penyumbang angka kemiskinan oleh karena pendapatan mereka yang tidak menentu yang mempengaruhi daya beli mereka.” Pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih kepada nelayan,” ungkapnya.
Soal penurunan angka kemiskinan yang bisa mencapai 2 persen itu, menurut Iwan memang cukup berat. Mataram termasuk satu-satunya daerah di NTB yang penurunan angka kemiskinannya paling tinggi dimana berada di atas 1 persen lebih. Angka ini menunjukkan kalau Pemkot Mataram memang fokus dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dari 10 kabupaten/ kota di NTB, Kota Mataram tidak termasuk daerah tertinggal.(ami)
