MATARAM – Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Putu Selly Handayani meminta rombongan komisi VIII DPR-RI yang melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) agar memberikan bantuan konkrit ke NTB.
Menurut Selly, salah satu kendala pengembangan UMKM NTB yaitu pameran di luar negeri. Oleh karena itu, apabila para wakil rakyat di DPR-RI ingin membantu, promosi atau pameran di luar negeri menjadi kelemahan. “Mohon bantuan Bapak-Ibu DPR untuk bantu kami pameran di luar negeri,” ujarnya saat mengikuti kunker komisi VIII DPR-RI di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur, Selasa kemarin (22/11).
Selain mengembangkan distribusi produk UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM NTB juga saat ini tengah fokus memberikan pelayanan dan pemberdayaan untuk sertifikat halal. Hal itu dinilai sangat penting meski sampai saat ini masih banyak pelaku UMKM yang masih belum melakukannya.
Untuk terus memperbanyak produk UMKM bersertifikat, dinas Koperasi dan UMKM tidak segan-segan turun ke rumah pelaku usaha. “Kami juga terus berikan pelatihan untuk dapatkan HAKI, PIRT dan sertifikat,” katanya.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof Saiful Muslim yang turut hadir mempertanyakan peran dari Kemenag NTB yang selama ini sangat tidak ada. Bahkan, dalam dua tahun terakhir tidak pernah ada koordinasi dari Kemenag NTB.
Padahal, peran Kemenag tentunya sangat penting di tengah kesadaran pelaku UMKM yang masih rendah. “Kendala kita di NTB itu karena hanya 4 persen masyarakatnya non muslim, jadi mereka merasa tidak perlu harus bersertifikat produknya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Muslim juga mengkritisi Dinas Kesehatan yang terkesan mempersulit para pelaku UMKM mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT). Berbagai syarat yang diharuskan cukup sulit dipenuhi.
Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin yang menerima rombongan Kunker menyampaikan, daerah NTB terus fokus mengembangkan wisata halal. Brand tersebut harus pula diikuti oleh produk yang telah bersertifikat halal. “Kita juga promosi ke Timur Tengah, fokus kita wisata halal harus didukung juga dengan sarana dan prasarana, termasuk dalam hal makanan.
Sementara itu, pimpinan rombongan kunker Komisi VIII, Hj Ledia Hanifa Amaliah mengapresiasi daerah NTB yang fokus mengembangkan brand halal. “Tidak banyak daerah yang fokus seperti NTB, kami salut dan tentunya memberikan dukungan penuh,” ujarnya. (zwr)
