SELONG — Puluhan desa di Lombok Timur terancam tidak bisa dicairkan anggaran dana desa (ADD)-nya di awal tahun 2024 ini. Pasalnya, rekening desa tersebut terblokir oleh sistem dikarenakan belum melengkapi dokumen sebagai syarat untuk pencairan.
Terblokirnya rekening puluhan desa tersebut menyebabkan penghasilan tetap (Siltap) dari kepaa desa (Kades) beserta seluruh perangkat dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masing-masing belum bisa dicairkan.
Pemkab Lotim pun telah meminta Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Timur untuk mencari cara membantu desa yang tersandera rekeningnya itu. Namun sulit, karena sistimnya terkoneksi langsung dengan pusat.
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lotim tercatat ada sekitar 50 desa yang rekeningnya masih terblokir. Kondisi ini tentunya sangat disayangkan oleh Dinas PMD. Jika dana tersebut tidak bisa dicairkan, maka berbagai program yang ada di desa tersebut terancam tidak akan maksimal untuk direalisasikan.
“Ada puluhan desa yang belum cair. Sedangkan sebagian besar desa lainnya telah dicairkan,” kata Sekretaris Dinas PMD Lotim Hj Martaniati.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya telah meminta puluhan desa tersebut supaya segera melengkapi kekurangan dokumen. Bahkan pihaknya sampai turun langsung untuk memberikan pengarahan ke desa- desa tersebut.
“Yang menjadi kendala adalah desa tersebut yang tidak cepat memenuhi apa yang telah kita sarankan itu,” bebernya.
Lebih lanjut disampaikan, masalah seperti ini memang sering terjadi. Kondisi itu disebabkan karena seringnya terjadi miskomunikasi antara BPD dengan pemerintah desa dalam penetapan APBDes. Akibatnya, Pemdes lambat dalam input data pada sistem masing-masing. Persoalan teknis seperti ini mestinya cepat diselesaikan di tingkat desa.
“Kades dan BPD duduk satu meja mencari solusi dan menyatukan persepsi, sehingga tidak merugikan desa,” sarannya.
Upaya lainnya pihaknya juga pernah mencoba bersikap aktif dengan menghubungi via telepon semua kepala desa dan bendahara agar cepat proses pengajuannya. Yang jelas kata dia tidak ada alasan soal sistim, karena sistim ini justru membuat lebih tertib administrasi.
“Sejak awal desa telah kita ingatkan agar menyusun perencanaannya lebih tepat waktu. Padahal bagi desa yang tepat waktu diberikan penghargaan,” imbuh dia.
Selain mendapatkan bonus langsung, juga desa yang tepat waktu berpotensi mendapatkan anggaran jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, desa yang masih diblokir rekening sudah mulai resah.
“Inikan sudah masuk triwulan pertama 2024. Sementara desa tersebut belum mendapat gaji. Kegiatan belum bisa berjalan, ditambah lagi lebaran semakin dekat,” tandasnya. (lie)
