MATARAM – KONI Provinsi NTB tidak bisa mentolerir kegiatan permintaan sumbangan yang dilakukan oknum pelatih akhir pekan lalu. Dispora NTB juga demikian, pihaknya sangat menyayangkan aksi tersebut.
Ketua KONI NTB H Andy Hadianto mengatakan, KONI Provinsi NTB bertugas membantu pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan olahraga prestasi. Oleh karena itu, KONI diberikan hibah anggaran terkait tugas tersebut sesuai dengan kebijakan anggaran dari pemerintah daerah.
“Kita itu membantu pemerintah, makanya kita tidak bisa sembarangan melakukan keputusan,” tegasnya, Senin (25/1).
Dikatakannya, Saat ini KONI NTB sedang menunggu penetapan SK hibah dari Pemprov NTB. Bila SK tersebut telah ditandatangani, maka KONI NTB akan mengalokasikan 75 persen dari anggaran tersebut untuk peningkatan prestasi olahraga.
KONI Provinsi NTB tidak mentolerir kegiatan permintaan sumbangan yang dilakukan oknum pelatih di jalan raya. Diketahui, oknum pelatih yang terlibat dalam aksi penggalangan dana tersebut sudah diberhentikan menjadi pelatih karate berdasarkan usulan Pemprov FORKI NTB.
“Yang bersangkutan bukan bagian dari Pelatda PON XX KONI Provinsi NTB, sehingga tidak memiliki kapasitas untuk mengatasnamakan Pelatda PON XX dalam aksi tersebut,” lanjutnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dispora Provinsi NTB H Surya Bahari mengaku sangat menyayangkan adanya oknum pelatih yang melakukan aksi penggalangan dana Pelatda PON XX di jalan raya tanpa koordinasi dengan Pengprov Cabor.
Pasalnya, aksi tersebut dinilai sangat bertentangan dengan semangat kebersamaan sebagaimana amanat Gubernur NTB saat membuka Rapat Kerja Provinsi KONI NTB Tahun 2021, tanggal 18 Januari 2021 lalu.
“Mestinya pelatih jangan berbuat diluar koordinasi. Kita harus tunggu dan terima keputusan pemerintah selaku pimpinan kita,” harapnya.
Ditegaskannya, Pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini tetap berkomitmen menyediakan anggaran pembinaan olahraga prestasi sesuai dengan kemampuan fiskal daerah dan dijalankan sesuai prosedur.
Pemerintah Provinsi NTB meminta kepada seluruh stakeholder olahraga prestasi untuk bisa memahami situasi dan kondisi daerah yang sedang menghadapi pandemi Covid 19, sehingga berkonsekuensi pada kondisi keuangan daerah.
“Pemerintah akan menganggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan. Karenanya, semua pihak diminta untuk tidak memaksakan kehendak,” tutupnya. (rie)
