MATARAM – Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Waluya mengaharapkan komitmen yang tinggi dari pemimpin daerah dan jajarannya di Provinsi NTB dalam upaya memberantas korupsi.
Hal itu disampaikan dalam acara koordinasi awal Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Wilayah NTB tahun 2021. “Kunci keberhasilan pencegahan korupsi di pemerintah daerah yang utama adalah komitmen dari pemimpin dan jajarannya,” ujar Budi Waluya dalam Rakor tersebut, Selasa (2/2).
Selain komitmen kepala daerah dan jajarannya, profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) dari Aparatur Sipil Negara (ASN) juga sangat penting. “Kemudian integritas sistem, pengawasan konstruktif, reward dan punishment, serta partisipasi aktif publik dan stakeholders,” jelasnya.
Oleh karena itu, KPK meminta komitmen pemberontak korupsi ditingkatkan lagi. “Kami mengharapkan komitmen tinggi dari pemimpin daerah dan jajaran,” ucap Budi Waluya.
Terpisah, Kepala Ombudsman Perwakilan NTB, Adhar Hakim juga mengingatkan semua pihak untuk optimal melakukan pencegahan korupsi. Pasalnya, birokrasi dan tata kelola pemerintahan masih sering mengabaikan pentingnya membangun upaya pencegahan korupsi dan maladministrasi.
Sikap abai tersebut, disebabkan cara pandang yang skeptis pada keampuhan upaya pencegahan. “Padahal dengan membangun konsep pencegahan, dapat menghindari birokrasi dari perbuatan maladministrasi dan korupsi,” kata Adhar.
Pencegahan juga terbukti dapat meminimalisir laporan masyarakat kepada Ombudsman. Mengingat, ruang berbuat maladministrasi telah terminimalisir. “Kita bisa bebas korupsi jika pencegahan maksimal dilakukan,” ucapnya.
Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim menegaskan, Pemprov NTB sangat berkomitmen dan sungguh-sungguh ingin menerapkan pemerintahan berintegritas, bersih, dan melayani. Dari waktu ke waktu, Pemprov NTB terus berusaha memperbaiki pelayanan dan sistem birokrasinya agar menjadi lebih baik. “Dari sisi komitmen Alhamdulillah seluruhnya komit,” ujar Ibnu.
Terkait dengan Monitoring Center for Prevention (MCP) Provinsi NTB, pencapaiannya saat ini sudah pada angka 76 persen. Artinya berada di atas rata-rata nasional yang hanya 68 persen. Ini artinya, pemimpin dan pejabat daerah memiliki komitmen dalam mencegah korupsi. (zwr)
