MATARAM – Kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Mataram, mulai ramai menyidir pimpinanya melalui meme ‘gantung diri’ karena tidak kujung cair Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) selama dua bulan. Dari bulan Januari sampai Februari.
Sebagai bentuk protes, banyak ASN membuat sindirian melalui media social. Bahkan guyonan langsung, seperti pengawai Dinas Perhubungan Kota Mataram. Dua ASN ‘gantung diri’ menggunakan tali yang sejajaran dengan tempat duduknya, Rabu kemarin, (7/3). Aksi ini, bukan nyata namun hanya bentuk protes terhadap Kepala Badan Keuangan (BKD) Kota Mataram HM Syakirin Hukmi yang tidak kujung mencairkan TKD mereka.
Dua ASN, dinas Perhubungan tanpak serius memperangakan teatrikal ‘gantung diri’ dekat dengan kantin kantornya. Tali diikat pohon mangga, memejamkan mata. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, HM Syakirin Hukmi mengatakan, untuk pencairan TKD telah berjalan. Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah mencairkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ke kalangan ASN. ‘’ Yang belum cair, sebagian yang belum menuntaskan laporan keuangan,’’ katanya, kepada Radar Lombok, Selasa kemarin.
Terkait dengan beberapa aksi, pengawai Dinas Perhubungan Kota Mataram telah direspon. Pelaporan keuangan juga harus dituntaskan, sehingga tidak ada keterlambatan pencairan TKD. Termasuk hasil evaluasi dari masing-masing kepala dinas. Untuk tingkat kedisiplinan pengawainya.
Kisaran pencairan TKD, kata Syakirin setiap bulan berkisar Rp 1 miliar. Pola pencairan masih berdasarkan disiplin kerja masing-masing ASN, melalui pemantuan sistem di pinjer print masing-masing dinas. Pencairan tergantung, dari tingkat kedisiplinan kalangan ASN selama ini. Sistemnya sudah berjalan, pencairan juga langsung ke rekening masing-masing ASN.
Ia meminta, OPD untuk mempercepat penyusunan pelaporan keuangan baru dikeluarkan TKD. Berdasarkan persyaratan tambahan masing-masing OPD menyerahkan laporan keuangan sebagai bentuk pertagung jawaban kepala Daerah terhadap penggunaan keuangan daerah.
Kisaran TKD, setiap bulanya tergantung jumlah pengawai yang pensiun. Tidak pernah menentu sementara yang disediakan daerah selama setahun ada Rp 12 miliar. ‘’ Kita harapkan tidak terlalu berlebihan, karena setiap awal tahun. Biasanya TKD dirapel jadi dua bulan, baru bulan Januari dan Februari yang dicairkan. Sedangkan bulan Maret, belum ditetapkan sebelum akhir bulan,’’ singkatnya.
Sementara itu, Sekertaris BKD Kota Mataram, H. Nizar Deny Cahyadi menambahkan, untuk pencairan TKD, sudah berjalan dibeberapa OPD. Baik disekertariat Daerah (Sekda), sudah diterima kalangan pengawai. ‘’ Sudah dibayarkan, memang kalau awal tahun selalu ada keterlambatan. Menunggu pelaporan keuangan masing-masing OPD yang terlambat,’’ katanya. (dir)
