MATARAM—Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB kembali melansir lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di NTB menjadi jumlah pengangguran terbanyak. Banyaknya jurusan program keahlian yang dibuka SMK, sementara lowongan kerja yang tersedia tidak sebanding, dinilai menjadi penyebab utama lulusan SMK banyak menganggur.
“Bisa jadi jurusan yang ada di SMK itu tidak sebanding dengan peluang kerja yang terbuka di NTB,” kata Kepala BPS Provinsi NTB, Hj. Endang Tri Wahyuningsih, Senin kemarin (7/11).
Data BPS Provinsi NTB mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) penduduk usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2013-2016, lulusan SMK menempati posisi tertinggi jumlahnya mencapai 11,28 persen, atau terjadi kenaikan dari Agustus 2015. Dimana ketika itu angka pengangguran lulusan SMK mencapai 10,90 persen.
Jumlah pengangguran terbuka tertinggi urutan kedua berdasarkan pendidikan adalah lulusan Diploma I/II/III yang mencapai 9,40 persen, dimana pada bulan Agustus mencapai 6,50 persen atau terjadi peningkatan jumlah pengangguran untuk pendidikan diploma ini. Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2015, TPT semua jenjang pendidikan mengalami penurunan, kecuali TPT pada jenjang pendidikan SMK justru terjadi peningkatan jumlah lulusan yang menganggur.
“Untuk lulusan universitas atau sarjana (S1) perkembangannya cukup bagus di Agustus 2016 ini. Tingkat penganggurannya turun menjadi hanya 2,58 persen. Ini artinya perusahaan atau pemberi kerja lebih banyak menerima lulusan yang memiliki standar pendidikan sarjana,” ujarnya.
Kendati demikian lanjut Endang, jumlah angkatan kerja di NTB pada Agustus 2016 mencapai 2.464.331 orang, bertambah sekitar 208.452 orang jika dibandingkann dengan keadaan Agustus 2015. Penambahan jumlah angkatan kerja ini disebabkan oleh penambahan penduduk bekerja dari 2.127.503 orang pada Agustus 2015, menjadi 2.367.310 orang pada Agustus 2016.
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di NTB kondisi Agustus 2016 mencapai 3,84 persen. kondisi ini lebih rendah 1,75 persen jika dibandingkan dengan TPT Agustus 2015 yang sebesar 5,69 persen. “Sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian. Sementara penduduk bekerja didominasi oleh berpendidikan SD kebawah sekitar 1.120.740 orang atau 47,34 persen,” sebut Endang.
Ditempat terpisah, Kepala Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi NTB, Muhammad Fauzan mengaku tidak kaget dengan release yang disampaikan BPS NTB, terkait tingginya jumlah pengangguran lulusan SMK.
Menurut Fauzan, hal tersebut disebabkan selama ini pembukaan program keahlian di SMK, baik itu negeri maupun swasta tidak melihat peluang ataupun pangsa pasar yang tersedia di daerah. “Memang banyak program keahlian yang dibuka, tanpa mempertimbangkan pasar kerja di daerah. Ini akan menjadi perhatian Dikpora NTB mulai tahun 2017 untuk menata ulang paket program keahlian yang ada di SMK,” kata Fauzan.
Terlebih untuk menata ulang paket program keahlian yang dibuka di SMK negeri maupun swasta, telah ada acuannya, yakni Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK. Dimana dalam Inpres Nomor 9 tahun 2016 itu mempertegas bahwa SMK yang sudah membuka paket keahlian seperti teknik kendaraan ringan (TKR), teknik sepeda motor (TSM), dan otomotif, tidak diperkenankan membuka paket program keahlian administrasi perkantoran.
Dengan demikian, paket program keahlian yang dibuka SMK itu betul-betul punya pangsa pasar di daerah, baik itu bekerja di perusahaan ataupun bisa membuka usaha sendiri secara mandiri berbekal keahlian produktifnya. Sehingga tidak ada lagi lulusan SMK menjadi penyumbang angka pengangguran tertinggi di Indonesia.
Selain itu sambung Fauzan, Dikpora NTB akan lebih mendorong SMK untuk membuka paket keahlian yang peluang kerjanya sudah jelas didaerah. Seperti paket keahlian pariwisata, otomotif, perbengkelan, tata boga, tata busana dan TIK, serta keahlian yang bisa melahirkan lulusan menjadi mandiri berwiraswasta.
“Untuk tahun 2017 kita akan tata betul paket keahlian di SMK ini. Sehingga lulusnanya produktif, tidak menganggur dan bisa mandiri. Selain itu, SMK baik itu negeri maupun swasta dituntut untuk menjalin kerjasama dengan DUDI (dunia usaha, dunia industri),” tutupnya. (luk)
