MATARAM – Angka pengangguran di Provinsi NTB masih tinggi. Jumlah angkatan kerja masih tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang ada. Hal itulah yang masih ditemukan anggota DPRD NTB, Raihan Anwar dari partai Nasdem. Politisi daerah pemilihan (Dapil) VI yang terdiri dari kabupaten Bima, Kota Bima dan Dompu ini melihat banyak pengangguran di Dapilnya. “Kalau masyarakat berpendidikan rendah terus nganggur, mungkin bisa kerja informal di sawah. Tapi ini, sudah jadi sarjana malah jadi pengangguran,” ungkapnya kepada Radar Lombok, Rabu kemarin (15/3).
Menurut pria kelahiran 25 September 1970 ini, banyaknya pengangguran terdidik menimbulkan berbagai masalah baru. Terutama di Kabupaten Bima, orang-orang yang telah berjuang agar bisa kuliah dan wisuda demi masa depan yang cerah, namun realitanya menjadi pengangguran.
Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab seringnya terjadi konflik sosial di Kabupaten Bima. Tingkat kriminalitas juga menjadi tinggi. “Kalau orang terdidik menganggur, cepat sekali mereka tersulut emosinya,” kata Raihan.
Pendidikan bagi orang-orang Bima sangat penting. Banyak orangtua yang hidupnya sulit namun berupaya membuat pendidikan anaknya sampai perguruan tinggi. “Setelah capek-capek kuliah, malah jadi pengangguran. Wajar emosi cepat tersulut,” ucapnya.
[postingan number=3 tag=”mataram”]
Penyebab tingginya angka pengangguran terdidik di Bima, disebabkan oleh lapangan kerja yang sangat sempit. Setiap tahun, ribuan sarjana dari berbagai perguruan tinggi diciptakan. Namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja.
Bagi Raihan, seharusnya disinilah peran Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk membantu masyarakat. Jangan sampai lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi hanya di kabupaten-kabupaten tertentu saja. “Tidak usah jauh-jauh, di Dompu itu banyak program pemprov. Beda dengan di Bima,” sebutnya.
Kondisi ini semakin diperparah dengan minimnya investor yang melirik Bima. Apabila di Dompu terkenal dengan jagung dan dibangun pabrik tebu, di wilayah Bima justru tidak ada investasi semacam itu. Hal itulah yang membuat lapangan kerja semakin sulit di Bima. “Disini butuh sentuhan pemprov, bawa investor masuk ke Bima. Atau bantu masyarakat lebih besar lagi untuk bisa kembangkan lahan pertanian, usaha peternakan dan lain-lain,” sarannya.
Banyak hal yang bisa dilakukan pemprov, jika ingin meningkatkan perekonomian masyarakat Bima. Namun sebelum itu, kebutuhan dasar seperti air bersih belum juga bisa tertangani. Masyarakat masih kesulitan mendapatkan air bersih, padahal banyak mata air yang bisa dioptimalkan dengan bantuan anggaran.
Raihan mencontohkan di kecamatan Monta, Bima. Disana masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. “Padahal ada tiga titik mata air disana, makanya salah satu caranya dengan program pipanisasi. Selama ini pemprov belum sentuh itu, makanya saya sendiri yang akan tangani melalui dana aspirasi,” katanya.
Selain itu, masyarakat disana juga membutuhkan sistem irigasi yang baik, infrastruktur jalan memadai dan bantuan permodalan untuk menumbuhkan usaha ekonomi kreatif. Sulitnya lapangan kerja haruslah membuat pemerintah melakukan upaya lain melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Selama ini, lanjutnya, pertumbuhan ekonomi di Bima sangat lamban. Masyarakat yang berada di garis kemiskinan akan sulit bisa keluar dari zona tersebut. “Makanya kalau bisa pemprov berikan langkah riil, petakan dong investasi apa yang bisa dikembangkan di Bima. Untuk bisa meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran, tentu dengan investasi. Kalau sudah banyak industry masuk, kan tenaga kerja juga bisa terserap,” tutup Raihan. (zwr)
