Lobar Butuh Rp 24 Miliar untuk Jalan Mekaki

MEKAKI : Rapat koordinasi membahas rencana pembangunan hotel di Mekaki Sekotong yang berlangsung di Giri Menang kemarin. (Fahmy/Radar Lombok)

GIRI MENANG – Sempat tak ada kabar pasca groundbreaking, pembangunan The Apurva Kempinski di pantai Mekaki Desa Pelangan Sekotong, Lobar dipastikan dimulai Mei mendatang. Rabu (12/4) digelar rapat membahas kelanjutan pembangunan hotel ini. Rapat dipimpin Gubernur NTB Zulkieflimansyah bersama Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan dihadiri jajaran OPD terkait termasuk juga dari pihak Wings Group selaku investor.

Dalam rapat koordinasi tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa pembangunan akan dimulai bulan Mei mendatang. “Sudah ditegaskan harus segera yakni 2 Mei mendatang. Karena masalah yang lain dan kendalanya agar bisa diselesaikan minggu depan,” kata Gubernur NTB Zulkieflimansyah usai rapat koordinasi di kantor Bupati Lobar.

Menurutnya, karena ada hal-hal yang harus diselesaikan, misalnya kawasan yang bersinggungan dengan rencana pelebaran jalan, maka ia digelar rapat koordinasi. “Karena luas wilayah hutan di bawah 5 hektar masih menjadi wewenang pemerintah provinsi. Artinya, jangan sampai karena alasan yang sebenarnya bisa dibicarakan, pembangunan menjadi terganggu,” imbuhnya.

Dikatakan gubernur, The Apurva Kempinski di pantai Mekaki Desa Pelangan Sekotong akan membangkitkan pariwisata sekitar. “Kalau Kempinski jadi di situ, maka mimpi Bupati Lobar dan masyarakat bahwa Sekotong menjadi masa depan pariwisata Lombok bisa menjadi kenyataan. Karena dia (Kempinski) akan bisa memanggil investor lain,” terangnya.

Lalu bagaimana dengan perizinannya? Gubernur meminta agar persoalan izin tidka menjadi kendala. Artinya, segala kebutuhan dan persyaratan yang dibutuhkan bisa dilakukan secara paralel atau sambil jalan. “Yang penting jangan korupsi dan dapat uang sogok, tugas kita masalah infrastruktur dan fasilitas jangan bebankan kepada investor. Mana investor mau tertarik kalau dibebankan. Kita ini Pemda, kita punya dana dan perangkat, apa yang bisa kita lakukan baik gubernur maupun bupati, kita jalankan,” tegasnya.

Baca Juga :  Polisi Masih Selidiki Penyebab Kebakaran Pasar Karang Bongkot

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menegaskan bahwa Pemda serius membantu investor mengembangkan Mekaki. Ia mengatakan bahwa itu hanya persoalan teknis. Misalnya soal elevasi jalan yang kondisinya terlalu tajam dan curam. “Karena terlalu tajam dan curam, jadi mereka tidak berani membawa alat berat, itu yang kita diskusikan,” ungkapnya.

Agar pembangunan bisa dilakukan secepatnya, maka solusinya adalah dilakukan pelebaran jalan selebar 20 meter dan mengurangi elevasi atau kecuramannya. Dan terkait status jalan, Fauzan menyatakan bahwa status jalan itu sebenarnya bukan jalan kabupaten maupun jalan provinsi, melainkan jalan hutan. “Sesuai undang-undang, luas hutan 5 hektar yang dipergunakan, izinnya cukup di gubernur, dan ini hanya dibutuhkan tiga hektar saja,” jelasnya.

Dikonfirmasi mengenai anggaran pembangunan jalan senilai Rp 24 miliar yang dibutuhkan, bupati mengutip apa yang disampaikan Gubernur NTB. Anggaran pembangunan jalan tersebut bukanlah tugas investor, melainkan tugas Pemda. “Sesuai arahan Pak Gubernur, kita jangan menunggu itu.Sambil jalan saja. Karena tidak bisa kita langsung menganggarkan karena keterbatasan fiskal daerah, tapi jangan tunggu itu. Yang penting alat berat bisa turun bawa material,” tutupnya.

Baca Juga :  Puskesmas Gunung Sari Disiapkan Jadi Rumah Sakit

Perwakilan Direksi The Apurva Kempinski Lombok, Hendra Suyanto, memilih irit bicara. Saat ditanya kepastian pelaksanaan pembangunan, ia menjawab singkat. “Seperti yang tadi Bapak lihat, kesulitan kita di akses jalan, (Pembangunan) dimulai segera,” singkatnya.

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi tersebut kepala Dinas PU-TR Lobar I Made Arthadana menyampaikan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk jalan menuju pantai Mekaki adalah sekitar Rp 24 miliar. “Nilainya cukup berat, terlebih dengan kondisi fiskal daerah yang seperti saat ini. Selain itu, mengubah status jalan dari jalan kehutanan menjadi jalan kabupaten atau jalan provinsi tidak bisa dilakukan dengan cepat,” ungkapnya.

Namun apa yang disampaikan Made dijawab gubernur NTB. Gubernur menyampaikan bahwa bahwa pembangunan jalan tersebut sangat wajar dibebankan ke Pemda. Karena tidak mungkin investor disuruh membangun jalan. “Tidak perlu langsung hotmix apalagi dengan kondisi keuangan negara seperti saat ini. Perlahan dulu seperti Mandalika. Nanti dengan sendirinya akan mengikuti. Seiring berjalannya waktu akan bisa,” tambahnya.(ami)

Komentar Anda