GIRI MENANG – Kondisi keuangan Lombok Barat masih belum stabil. Sejumlah program tidak bisa berjalan karena terkendala keuangan. Sumber PAD yang diharapkan belum bisa terealisasi sesuai target. Salah satunya pajak BPHTB yang belum dibayar PT. Pelindo III atas lahan Pelabuhan Gili Mas. Padahal Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sangat butuh pemasukan dari pajak ini yang nilainya milliaran rupiah. Karena belum juga ada kejelasan hingga saat ini, para kepala OPD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipaksa harus bisa mencapai target PAD.
Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, tidak lagi sekedar mendorong OPD mencapai target PAD, namun mereka dipaksa mampu mengejar target menyusul capaian PAD yang belum maksimal memasuki pertengahan tahun ini.
Bupati didampingi Wabup Hj. Sumiatun dan Sekda H. Baehaqi pada saat rapat pimpinan peka lalu membahas beberapa hal urgen. Salah satunya bagaimana memaksimalkan pencapaian PAD Bupati saat dikonfirmasi usai rapim yang digelar tertutup itu menegaskan ia lebih banyak memberikan arahan terkait beberapa hal, diantaranya kaitan dengan fiskal daerah. “Terkait dengan maksimalisasi PAD,” tegas bupati.
Sejauh ini, PAD belum mencapai 50 persen baik dari BLUD maupun non BLUD. Untuk menggenjot capaian PAD, dirinya bukan lagi menekankan kepada semua OPD agar mempercepat capaian PAD. “ Bukan penekanan lagi, tapi pemaksaan bagaimana supaya PAD itu tercapai,” tegasnya.
Pihaknya meminta semua OPD harus berupaya agar mencapai target, bahkan melampaui 100 persen dari target PAD. Minimal kata dia, lebih tinggi persentasenya dari tahun lalu. Dimana capaian tahun lalu sekitar 86 persen.
Pihaknya juga mendorong realisasi BPHTB. Sejauh ini BPHTB itu sedang berproses. Pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak Pelindo III.” Pak GM sudah melapor ke saya, itu sedang berproses,” tegasnya.
Fauzan berharap agar BPHTB bisa dibayarkan bulan depan. Sebab saat ini sedang berproses. Karena prosesnya butuh waktu, mengingat ini bukan uang pribadi.
Sementara itu dari catatan Bapenda Lombok Barat, dari belasan OPD penghasil PAD, realisasi PAD hingga pertengahan tahun 2022 turun jika dibandingkan dengan realisasi PAD hingga bulan Juni 2021 lalu.
Bapenda mencatat dari 15 OPD penghasil PAD baik yang BLUD maupun non BLUD. Sebanyak 9 OPD capaian pendapatannya turun hingga Juni 2022, dengan kata lainnya belum mencapai target. Kepala Bapenda Lombok Barat, Suparlan, menjelaskan, 15 OPD tersebut yaitu Dinas Kesehatan dari Rp 62 miliar lebih, realisasi hingga bulan Juni sebesar Rp 35 miliar miliar lebih atau 49,52 persen, realisasinya jika dibandingkan tahun lalu ada kenaikan. RSUD, dari target Rp 59 miliar lebih realisasi baru Rp 25 miliar lebih atau 43,67 persen. Realisasinya turun jika dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama. “PAD dari OPD yang BLUD ada yang turun, begitu juga yang non BLUD ada yang turun capaian PAD hingga bulan Juni 2022,” kata Suparlan.
Sementara untuk yang non BLUD dari 13 OPD, ada 8 OPD yang capaian PAD-nya turun, dan ada lima OPD yang capaian PAD-nya naik.(ami)
