MATARAM – Universitas Hamzanwadi (UNHAM) semakin gencar memperluas kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pihak terkai lainnnya. Kali ini Dekan Fakultas Bahasa, Seni dan Humaniora (FBSH) Universitas Hamzanwadi mengandeng Kantor Bahasa Provinsi NTB untuk memperkuat eksistensi bahasa.
Penandatangan kerja sama antar kedua lembaga berlangsung di Kantor Bahasa Provinsi NTB di Mataram, Senin (4/7).
Upaya ini merupakan langkah memajukan kampus agar mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain di tengah kemajuan teknologi informasi yang semakin up to date.
Dekan FBSH Universitas Hamzanwadi H Mohzana mengatakan, program kerja sama ini sesuai dengan tuntutan tridarma perguruan tinggi. Program itu di antaranya, penyelenggaraan program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM) yang saat ini dicanangkan pemerintah pusat.
“Kita akan lakukan penyusunan kurikulum MBKM Prodi mengacu pada panduan MBKM Fakultas yang melibatkan dosen, guru, dan lainnya,” ujarnya.
Ada juga penelitian dan pengabdian masyarakat tentang Bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing, seni dan pariwisata. Utama untuk kemajuan bersama.
“Tidak kalah pentingnya juga, kita akan menyesuaikan program Kantor Bahasa NTB dengan program fakultas, agar kerja sama ini memberi manfaat antar kedua pihak,” urainya.
Penyelenggaraan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), seminar, lokakarya, atau diskusi kelompok terpimpin (DKT) dengan melihat guru dan mahasiswa prodi serta pihak terkait.
Sementara itu, Direktur Kerja Sama Universitas Hamzanwadi Muhammad Halqi mengatakan, saat ini semua kerja sama yang dibangun, selain untuk kemajuan kampus juga untuk mendukung NTB Gemilang. Melalui program MBKM saat ini, kampus dapat mengembangkan berbagai program yang bisa disinergikan dengan pemerintah, karena kampus sebagaimana kita ketahui sebagai pencetak insan akademis.
Ia berharap, melalui kerja sama dengan Kantor Bahasa NTB ini dapat memberikan manfaat besar. Utamanya pengembangan dan pelestarian bahasa Indonesia dan darah.
“Banyaknya bahasa asing yang masuk, menjadi kekhawatiran kita menghilangkan bahasa sendiri, utamanya bahasa daerah yang menjadi bagian dari identitas dan keunikan bangsa yang tidak dimiliki bangsa lain,” tutupnya. (luk)
