MATARAM – Penerima bantuan Kartu Prakerja di NTB tahun 2021 ini dari tahap 12 hingga tahap 17 sudah sebanyak 55.260 orang. Kartu Prakerja ini diberikan bagi pekerja yang dirumahkan dan terkena Pemutus Hubungan Kerja (PHK). Bantuan diberikan sebesar Rp 2,4 juta selama 4 bulan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Gede Putu Aryadi mendorong agar kabupaten/kota lebih gencar melakukan sosialisasi, desiminasi dan mobilisasi agar banyak masyarakat bisa ikut mendaftar dalam program Kartu Prakerja. Sayangnya, masih ada kendala di lapangan, yakni area blank spot atau lemah sinyal. Pasalnya, untuk pendaftaran hingga pelatihan kartu prakerja ini secara online.
“Kabupaten/kota kita dorong agar dilayani akses internetnya. Setidaknya di tingkat kecamatan-kecamatan disipakan fasilitas internet gratis yang bisa dimanfaatkan masyarakat,” kata Gede Putu Aryadi, Jumat (3/9).
Selain itu, ada kendala lain, yaitu masih minimnya pemahaman masyarakat terkait dengan literasi digital. Artinya masih banyak masyarakat yang belum banyak mendaftar untuk mendapatkan bantuan tersebut. Tidak hanya bantuan diberikan, tetapi ada pelatihan juga, mereka dapat mengembangkan pelatihan diberikan.
“Makanya ini menjadi tugas bersama semua stakeholder, agar sama-sama melakukan mobilisasi,” harapnya.
Berdasarkan catatan PMO Kartu Prakerja pusat pada tahun 2020 lalu sejak tahap 1 hingga tahap 11, total penerima manfaat Kartu Prakerja yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB sebanyak 107.130 orang. Diantaranya, Lombok Tengah sebanyak 32.734, kemudian Lombok Timur 21.754, Kota Mataram 16.968 orang, Lombok Barat 15.871 orang, Kabupaten Bima, 5.173 orang. Kemudian Lombok Barat 5.074 orang, Sumbawa 4.818 orang, Kota Bima 1.693 orang, Dompu 1.642 orang dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) 1.403 orang.
Adapun dana insentif yang telah disalurkan langsung ke peserta Kartu Prakerja di NTB tahun 2020 mencapai lebih dari Rp 264 miliar. Sementara itu, untuk tahun 2021 ini, masih berjalan. Terlebih sudah memasuki tahapan pelatihan, dan sudah sebanyak 99 persen pendaftar melaksanakan pelatihan. Sejak tahap 12 hingga tahap 17 telah mencatat 55.260 orang, jika dikalkulasi jumlah dana insentif untuk penerima manfaat mencapai Rp 133 miliar.
Sementara itu, Gubernur NTB, Zulkiflimansyah mendorong para pencari kerja untuk memanfaatkan fasilitas Kartu Prakerja yang telah diluncurkan pemerintah. Fasilitas disediakan pemerintah bagi para pencari kerja, korban PHK, eks TKI dan pekerja yang ingin meningkatkan skillnya. Program Kartu Prakerja ini menyediakan fasilitas bantuan sebesar Rp 3,4 juta kepada setiap peserta.
“Terdiri dari Rp 1 juta wajib digunakan untuk membayar biaya pelatihan keterampilan kerja pada LPK dan insentif sebesar Rp 600 ribu per bulan, selama 4 bulan. Insentif diterima sebesar Rp 2,4 juta,” sebutnya. (dev)
