MATARAM – Kekeringan yang terjadi setiap tahun di Provinsi NTB kembali terjadi saat ini. Sebanyak 71 kecamatan dengan 318 desa dilanda kekeringan di pulau Lombok maupun pulau Sumabwa, kecuali kota Mataram. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, H Muhammad Rum mengungkapkan, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi untuk mengantisipasi dampak kekeringan. “Ada ratusan desa yang kekeringan, itu laporan dari kabupaten/kota,” terangnya, Rabu kemarin (9/8).
Pertemuan itu bertujuan supaya secepat mungkin kepada BPBD kabupaten/kota menyiapkan data valid terkait bencana kekeringan yang melanda daerah. Terutama terkait desa, dusun dan kepala keluarga ( KK) yang terdampak kekeringan. “Saya minta, kalau memang dianggap serius dan daerah tidak mampu menanganinya, maka segera nyatakan sikap siaga darurat kekeringan yang dibuat melalui surat pernyataan bupati/wali kota, agar pemprov memenangi, ” ucapnya.
Rum memaparkan, data yang dilanda kekeringan seperti Lombok Barat terdapat 6 kecamatan, 32 desa dengan jumlah 6678 kepala keluarga (KK). Sedangkan Lombok Utara terdapat 5 kecamatan, 18 desa dengan 9.013 KK.
Selanjutnya, kekeringan di Lombok Tengah ada 6 kecamatan, tiga diantaranya tidak dilanda kekeringan. “Di Loteng itu, ada sebanyak 82 desa dan 1.32.780 KK yang sudah terdampak kekeringan,” katanya.
Untuk Kabupaten Lombok Timur, kekeringan terjadi di 9 kecematan dengan 48 desa. Namun perlu diketahui, ada penurunan tahun ini dimana sebelumnya sebanyak 12 kecamatan mengalami kekeringan. “Sama dengan desa, dulu 88 desa, saat ini 48 desa dilanda kekeringan itu,” ujarnya.
BPBD Lombok Timur sendiri sudah bisa menurunkan jumlah wilayah yang rawan kekeringann melalui beberapa program. Misalnya pengeboran air dengan sumur bor. Tapi dengan kondisi sekarang masih ada 51.585 KK yang terdampak.
Sedangkan di Kabupaten Sumbawa Barat juga terdapat 5 kecamatan, 10 desa dan 4985 KK terkena bencana kekeringan itu. Kemudian Sumbawa 18 kecamatan dari 24 kecamatan dengan jumlah desa terkena kering sebanyak 60 desa. “Di Sumbawa itu ada 23000 KK, kalau hitung jiwa ada 48 ribu jiwa yang terdampak,” ungkapnya.
Berikutnya di Dompu, sebanyak kekeringan melanda 7 kecamatan, 20 desa dan 6113 KK. Kemudian Kota Bima 3 Kecamatan dengan 8 kelurahan sekitar 5000 jiwa. Sedangkan di Kabupatrn Bima, yang mengalami kekeringan sebanyak 11 kecamatan, 59 desa dengan 125.129 KK. “Kota Mataram alhamdulilah tidak ada dampak kekeringan sampai saat ini, beda kalau kondisinya kemarau berkepanjangan,” ujar Rum.
Menurut Rum, dipastikan bulan Oktober kondisi cuaca akan normal bahkan tiba musim hujan. Kekeringan juga saat ini masih bisa ditangani oleh kabupaten/kota. Hal itu dikarenakan sampai saat ini belum ada kepala daerah yang membuat surat pernyataan tentang siaga darurat bencana kekeringan.
Berbeda halnya dengan tahun lalu, sejak awal ada keputusan kepala daerah. Meskipun begitu, Rum meminta kepada BPBD kabupaten/kota untuk tetap melakukan tindakan yang sifatnya jangka pendek dengan melakukan droping air di beberapa titik. “Kemudian jangka panjangnya, buat sumur bor,” tutupnya. (zwr)
