13 Persen Penduduk Loteng Masih Miskin

MEMBUKA: Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri saat membuka kegiatan sosialisasi satu data yang dilaksanakan BPS di Hotel D-Max, Rabu (21/9). ( M Haeruddin/Radar Lombok )

PRAYA – Meski berbagai upaya dilakukan Pemda Lombok Tengah untuk menekan angka kemiskinan di daerah itu tapi jumlah kemiskinan masih tinggi. Dari sekitar 1.066.000 penduduk di daerah itu, terdapat sekitar 13,34 persen penduduk masih tergolong di bawah garis kemiskinan.
Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri menyebutkan, jumlah masyarakat Lombok Tengah tiap tahun bertambah hingga tahun ini berjumlah sekitar 1.066.000 jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 13,34 persen masyarakat masih tergolong miskin. Data ini diterima atau menjadi rujukan karena bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). “Makanya BPS sangat luar biasa ikut membangun negeri dengan satu Data untuk Indonesia kedepan. Registrasi sosial ekonomi kaitan kesenjangan antara yang miskin dengan yang kaya harus menjadi perhatian kita bersama, supaya kesenjangan itu tidak terjadi begitu saja,” ungkap H Lalu Pathul Bahri saat membuka kegiatan BPS di Hotel D-Max.

Ia menegaskan, jika registrasi sosial ekonomi merupakan tugas bagus untuk memberikan pelayanan data terbaik yang bukan saja berbicara angka kemiskinan maupun indeks pembangunan dan kualitas pendidikan, tapi segala sisi. “Angka kemiskinan saja kalau kita melihat memang cukup melelahkan dari 1.066.000 masyarakat Lombok Tengah, nanti akan dilakukan sensus penduduk dan yang mengisi kuisioner ada 900 penduduk yang akan didatangi oleh tim sensus penduduk,” tambahnya.

Pathul menegaskan, meski hanya 900 penduduk yang mengisi kusisioner dan mewakili jumlah penduduk Lombok Tengah yang mencapai 1.066.000. Namun hasil dari sensus dianggap luar biasa dan tidak bisa untuk tidak dipercayai. “Pasangan usia subur kita hampir 65.000 dan data itu saya gunakan hasil kerja dari BPS dan di pusat pun data BPS dipegang, maka data itu sangat penting,” tambahnya.

Karena pihak BPS mendata penduduk sangat detail, bahkan untuk satu orang saja bisa ditanyakan berjam-jam. Maka hal inilah yang membuat data dari BPS dianggap sangat valid dan bisa dijadikan sebagai rujukan. “Saat ini kami melihat juga hampir seluruh kementerian bekerjasama dengan BPS untuk lebih luas lagi melihat kondisi ekonomi masyarakat Lombok Tengah,” tambahnya. (met)

Komentar Anda