MATARAM – Adanya 116 ribu ton beras Bulog menumpuk membuat Komisi II DPRD Provinsi NTB bidang pertanian bergerak cepat. Komisi II mengundang sejumlah pihak untuk klarifikasi dan mencarikan solusi terbaik agar beras bulog itu tidak terlalu lama menumpuk dan cepat terdistribusi ke masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi NTB, Akhdiansyah mengatakan, pihaknya sudah mengklarifikasi masalah dan mencari solusi terhadap overload produksi beras. Itu ditandai dengan menumpuk beras di gudang Bulog mencapai 116 ribu ton. “Dari klarifikasi kita, Bulog optimis beras 116 ribu ton menumpuk akan bisa terdistribusi tiga bulan ke depan,” kata Akhdiansyah kepada Radar Lombok, kemarin.
Pertemuan itu berlangsung Jumat lalu (29/7) di gedung DPRD NTB. Hadir kepala Bulog NTB, Kepala Dinas Pertanian NTB dan Kepala Dinas Sosial NTB. Pihak bulog optimis beras 116 ribu ton itu akan terdistribusi, karena rasio kebutuhan beras nasional sangat memungkinkan. Sebab itu, bulog menargetkan beras yang menumpuk itu akan bisa terdistribusi untuk tiga bulan ke depan. “Dalam waktu tiga bulan kedepan, overload beras Bulog NTB akan terdistribusi untuk kebutuhan jaminan beras nasional,” ucap politisi PKB tersebut.
Dia menambahkan, pihak bulog NTB juga sudah memberikan jaminan bahwa dampak kekhwatiran tidak terserap nya beras petani lokal akan ditangani Bulog dengan melakukan pembelian gabah dan beras petani lokal. Di sisi lain, Bulog menjamin rasio kebutuhan pasar luar NTB sangat memungkinkan segera terjual beras-beras yang ada keluar NTB. “Untuk menyeimbangkan sirkulasi lokal. Pemprov diharapkan ikut merumuskan program pemanfaatan beras lokal,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial NTB, Akhsanul Khalik mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya menawarkan solusi agar beras bulog menumpuk itu bisa dijadikan bantuan sosial (bansos) bantuan pangan non tunai (BPNT). Namun tentunya, kata dia, usulan itu harus didukung oleh DPRD provinsi NTB bersama Gubernur NTB, yang kemudian berkirim surat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menyampaikan usulan tersebut. Pasalnya, bansos BNPT itu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Mendagri. “Ini solusi kita tawarkan, kalau mau agar beras bulog menumpuk, bisa cepat terdistribusi ke masyarakat,” ucapnya.
Akan tetapi, dia mengatakan, Bulog optimis, stok yang ada saat ini akan habis terdistribusi, karena bulog juga memenuhi kebutuhan daerah lain. “Prinsipnya, dari pertemuan ini yang paling penting adalah bagaimana petani tidak dirugikan ketika panen sedang pada masa puncak,” lugasnya.(yan)
