MATARAM—Musyawarah Provinsi ke VIII Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) NTB untuk memilih nakhoda baru periode 2016-2021 kembali digelar, Kamis (20/10) di Hotel Lombok Raya. Musprov ke VII Apindo NTB yang dihadiri langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Apindo, Hariadi B. Sukamdani itu berlangsung cukup cepat.
Pemiihan Ketua Apindo NTB periode 2016-2021 itu berlangsung hanya hitungan menit. Pasalnya, pada pemilihan pimpinan Apindo NTB itu, pemegang suara dalam Musprov ke VII Apindo NTB secara aklamasi memilih kembali Ni Ketut Wolini menjadi pimpinan Apindo NTB.
Sebanyak 10 pemegang hak suara dalam Musprov Apindo NTB ke VII itu secara bulat menunjuk kembali Ni Ketut Wolini memimpin asosiasi pengusaha NTB tersebut. Dengan demikian Wolini secara berturut-turut tiga periode menjadi Ketua Apindo NTB.
Ketum Dewan Pimpinan Nasional Apindo Hariadi B. Sukamdani meminta pengurus DPP Apindo NTB untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk percepatan akselerasi pembangunan ekonomi di daerah.
“Apindo bisa berperan aktip dalam membuka investasi baru di daerah,” kata Hariadi usai menghadiri Musprov Apindo NTB ke VII didampingi Ni Ketut Wolini, dan pengurus Apindo NTB, I Gusti Lanang Patra.
Selain itu, Apindo NTB juga didorong untuk lebih aktip untuk memanfaatkan program pengampunan pajak (tax amnesty) yang didprogramkan peemerintah. Pasalnya, program TA tersebut merupakan salah satu yang diinisiasi oleh Apindo dalam mendatangkan uang disaat anggaran negara dalam kondisi defisit untuk membiayai pemmbangunan. Oleh karena, program pengampunan pajak itu bisa dimanfaatkan secara baik oleh seluruh anggota Apindo. “Kita ingin peran Apindo dalam tax amnest ini lebih aktip, sehingga pembangunan perekonomian di Indonesia ini oleh bangsa sendiri,” kata Hariadi.
Sementara itu, Ketua Apindo NTB, Ni Ketut Wolini mengatakan, selain pemilihan pengurus baru dalam Musprov Apindo NTB juga membahas tentang masalah upah minimum provinsi (UMP) dan sejumlah hal lainnya terkait menggerakan ekonomi di NTB.
“Pembahasan di musprov ini juga termasuk bagaimana membantu pemerintah daerah membuka peluang investasi baik dari dalam maupun luar negeri,” kata Wolini. (luk)
