Apindo NTB Nilai Program Tapera Memberatkan Pengusaha

Tapera
Ilustrasi pengembangan perumahan bersubsidi di salah satu wilayah Lombok Barat.

MATARAM – Presiden RI Joko Widodo telah meresmikan program tabungan perumahan rakyat (Tapera), lewat PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Namun dari kalangan pengusaha menolak aturan program tersebut, lantaran dinilai justru akan semakin membebani dan memberatkan para pengusaha.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) NTB Ni Ketut Wolini menilai, program yang diteken oleh Presiden Jokowi justru akan menambah beban perusahaan. Tak hanya pengusaha, tetapi dari pekerja pun juga dibebankan. Karena pengusaha membayarkan iuran program Tapera masing-masing 0,5 persen dan 2,5 persen.

“Dari Apindo pusat dan Serikat Pekerja menolak, tentu kami di daerah juga menolak. Ini sangat memberatkan bagi kami para pengusaha,” kata Ni Ketut Wolini, kepada Radar Lombok, Jumat (5/6).

Ia menilai, dengan kondisis seperti sekarang ini (pandemi covid-19) tidak memungkin hal-hal pemotongan itu disetujui oleh pengusaha. Melihat kondisi di masa pandemi virus Corona (Covid-19) semua pengusaha terdampak. Bahkan, sebagian pengusaha terpaksa menutup usaha mereka.

“Yang di pusat menolak, karena ada alasan, pertama pekerja sudah masuk Jamsostek didalam itu. Kenapa tidak itu saja dikembangkan, jadi tidak ada pemotongan-pemotogan lagi,” ujarnya.

Menurutnya, aturan dalam PP 25/2020 itu perlu dikaji ulang dengan memberikan peningkatan untuk pelayan kepada pekerja di Jamsostek. Karena, di Jamsostek sendiri pekerja juga sudah mendapatkan pelayan pembiayaan perumahan.

“Itu yang perlu, agar tidak tumpang tindih. Kan ini double di Jamsostek ada, kemudian sekarang di Tapera juga ada,” ungkapnya.

Disisi lain, kebijakan ini tidak tepat. Lantaran waktu penerapan program dilakukan tahun ini dan implementasinya secara bertahap mulai tahun depan. Padahal, kondisi ekonomi usai pandemi corona pun diperkirakan masih cukup sulit. Karena harus melakukan pemulihan. Dimana para pengusaha juga membutuhkan proses untuk bangkit.

“Ini memberatkan bagi pengusaha dan bagi pekerja. Kondisi begini semua berat, kalau sudah ada pembiayaan lagi,” keluhnya.

Disisi lain, pada kondisi sekarang ini para pengusaha masih terus berupaya agar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak terjadi, meski operasional tak berjalan. Tujuannya, agar tidak semakin banyak pekerja yang kesusahan di era pandemi Covid-19.

“Pengusaha saja untuk buka belum normal. Apalagi ada pemotongan-pemotongan seperti ini,” pungkasnya. (dev)

BACA JUGA :  Wolini Kembali Pimpin Apindo NTB Ketiga Kali