MATARAM-Masa teran sisi tinggal dua bulan lagi sesuai SK Gubernur NTB dalam menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) rumah pascagempa ditujuh Kabupaten Kota se NTB bisa rampung pada Maret mendatang. Wakil Gubernur NTB optimis bisa mengerjakan sampai masa transisi tersebut secara 100 persen.
Rasa optimis, disampaikan Wakil Gubernur NTB, Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, “Ahlamdulillah kita tetap optimis bisa selesai, rahap rekop waktu kita tinggal dua bulan, tetapi progresnya alhamdulillah bagus,”ucapnya kepada awak media di Mataram kemarin.
Ummi Rohmi sapaan akrabnya Wakil Gubernur NTB, selalu optimis agar pengerjaan Rumah Tahan Gempa (RTG) yang menjadi PR pemerintah provinsi bisa terselesaikan untuk rumah rusak berat, baik yang ada di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Lombok Tengah (Loteng) bisa selesai dalam waktu yang tersisa dimasa transisi rehab-rekon pada Maret mendatang baik yang rusak sedang maupun rusak ringan. Rasa optimisnya dikuatkan berdasarkan pengalaman pada 2019 lalu sehingga 2020 ini bisa dituntaskan. “Tapi kita sudah semakin tahu polanya jadi semakin terbiasalah dalam menyelesaikan rehab-rekon ini, kita optimis bisa kita selesaikan,”terangnya.
Ditempat terpisah, Ketua Tim Pengendali Kegiatan (TPK) Rehab Rekon, Junaidin, M.Pd menyampaikan, dengan perpajangan masa transisi Rehab Rekon sesuai dengan SK yang ditandatangani oleh Gubernur NTB masa transisi berakhir sampai 31 Maret 2020. Sejak itu berbagai langkah yang sudah dilakukan untuk menuntaskan penyelesaikan RTG baik yang rusak berat, rusak sedang maupu rusak ringan di semua kabupaten kota yang terdampak akibat gempa yang terjadi pada 2018 lalu. “Sudah berbagai langkah yang kami lakukan untuk tujuh kabupaten kota yang terdampak, khusus untuk wilayah kota Mataram secara fisik boleh kita katakan sudah selesai 100 persen pengerjaannya terutama yang rusak berat,”ungkapnya.
Menurutnya, hal disababkan dengan adanya langkah-langkah yang sudah dilakukan, karena jumlah fasilitator pendamping yang merupakan hasil rasionalisasi dari 88 fasilitator dirasionalisasi menjadi sekitar 60 fasilitator yang akan menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari pokmas. Artinya fasilitator dengan capaian yang sudah selesai secara fisik maka ada kewajiban dari setiap fasilitator menyelesaikan LPJ. “Posisi fasilitator hanya sebagai pendamping,”tegasnya.
Sebab, lanjutnya, yang menyusun LPJ tetap menjadi kewajiban dari Pokmas bukan pertanggungjawaban dari fasilitator. Karena Pokmas yang terdiri dari pendamping sipil, ada dari unsur TNI dan ada dari unsur Polri ini yang akan mendapingi dilapangan. Sementara untuk wilayah lain, kata Junaidin yang merupakan dosen tetap Universitas Muhamdiyah Mataram (UMMAT), rata-rata sudah progresnya sudah naik semua. Diman pada posisi sekarang, jelasnya, baik rumah secara fisik 100 persen sudah ditempati oleh masyarakat yang terdampak sudah cukup banyak yang sudah selesai di tujuh abupaten kota. Ditambah dengan progres yang dalam pengerjaan sampai saat sekarang ini, kalau dilihat dan diamati secara kasat mata dengan proses perencanaan seperti di KLU sudah mulai pembagian buku tabungan bagi Penerima Bantuan Stimulan (PBS). “Mulai hari Senin kemarin kami turun langsung ke KLU bersama pak Danrem untuk melihat penyerahan buku tabungan PBS kepada masyarakat terdampak gempa di KLU, saran pak Danrem dan Pak Kelak BPBD KLU maupun kami untuk menyegrakan pembentukan Pokmas kepada masyarakat yang telah menerima buku tabungan,”ujarnya.
Sedangkan, untuk Lombok Barat sudah dari minggu kemarin sudah diserahkan buku tabungan kepada masyarakat dan sekarang sudah dibentuk Pokmas bagi yang belum tergabung dalam Pokmas. Damping pembentukan masyarakat juga sudah mengusulkan untuk pendebetan karena sekarang Lombok Barat bank yang digunakan yakni Bank Mandiri yang sebelumnya menggunakan Bank BRI. “Beberapa masih juga di pegang oleh bank BRI yang masih penanganan, begitu juga dengan KLU serang sudah di pegang oleh Bank Mandiri,”ucapnya.
“Untuk wilayah Lombok Timur, Lombok Tengah juga sama, sekarang sedang saling mengejar progres ini kondisinya sekarang,”sambungnya.
Kemudian untuk kabupaten yang ada dipulau Sumbawa yakni Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat saat ini rata-rata sedang dilakukan monitoring oleh perwakilan BPKP Provinsi NTB yang turun langsung kelapangan untuk memonitoring progres fisik, progres secara administrasi secara LPJ Pokmas yang didampingi oleh fasilitator.
Berdasarkan hasil review Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bahwa jumlah kerusakan setelah dilakukan penetapan sebanyak 226,290 KK masyarakat terdampak yang terdiri dari tiga kriteria, ada kriteria rumah rusak berat sebanyak 74,734 KK, kedua kriteria rumah rusak sedang sebanyak 36,300 KK dan ketiga kriteria rumah rusak sedang sebanyak 115,256 KK. Maka dari total jumlah rumah yang terdampak yang sudah selesai diperbaiki dengan capaian fisik 100 persen berjumlah 138,134 KK. Untuk rumah rusak berat sebanyak 41,752 KK, rusak sedang sebanyak 20,850 KK dan rusak ringan sebanyak 75,532 KK.
Junaidi juga mengatakan, dengan jumlah masyarakat yang terdampak, sebelumnya pada 2018 lalu sebanyak 222, 530 KK, kemudian dengan adanya pengusualan tambahan atau yang belum masuk sesuai dengan ditetapkan oleh bupati, maka disusulkan adanya perubahan jumlah ke BNPB, setelah itu dilakukan direview dengan total perubahanan menjadi 226,290 KK yang ditetapkan.
Kalau masalah presentase capaian berdasarkan update terakhir rahap rekon per tanggal 30 Januari 2020 baik yang rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan rumah yang telah di perbaiki dengan capaian fisi 100 persen mencapai 147,236 unit atau 65.09 persen. Sedangkan rumah yang dalam proses tahap pelaksanaan perbaikan baik yang rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan mencapai 47,218 unit atau 20.87 persen. Sementara rumah yang dalam tahap proses perencanaan baik yang rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan mencapai 10,367 unit atau 4.58 persen. “Jadi sesuai hasil review Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bahwa jumlah kerusakan setelah dilakukan penetapan sebanyak 226,290 KK, Jadi jumlah yg sudah tertangani secara fisik 100 persen dengan on progres serta yang masih tahap proses perencanaan sudah mencapai 90,54 persen. Atau sebanyak 204,821 unit rumah dan yang belum tertangani 21,383 unit,”terangnya.
“Maka target sampai dua bulan kedepan kami sedang mengarahkan fasilitator untuk mendorong percepatan baik itu secara fisik maupun secara administrasi LPJ nya ini yang kita lakukan untuk kedepan,”tegasnya.
Jika proses tersebut, lanjutnya belum bisa diselesaikan sampai tanggal, 31 Maret mendatang, setidaknya target untuk menyelesaikan dana stimulan atau BPS sudah terdebit direkening Pokmas semuanya. “Targetnya juga apabila belum ada terbagun rumahnya belum tergabung sama Pokmasnya, target kami segara fasilitator kami dorong segera dibentuk Pokmasnya supaya didebit ke reķening Pokmasnya. Kemudian pasca Maret mungkin ada kebijakan-kebijakan lain dari pihak provinsi maupun pihak pemerintah pusat masalah penyelesai yang lainnya. Tetapi masa transisi sesuai SK itu sampai 31 Maret 2020,”tutupnya. (sal)
