MATARAM – Program unggulan pemprov NTB Zero Waste yang terus dicela kalangan anggota DPRD NTB membuat wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djallilah kesal. “Sebetulnya saya balas menanggapinya,” ketus Rohmi kepada wartawan di kantor DPRD NTB usai sidang paripurna, Kamis (19/5).
Dia menilai, kalangan anggota DPRD NTB asal bicara tanpa memahami substansi dari program Zero Waste. “Mungkin substansi dari program Zero Waste itu belum dipahami,” ungkapnya.
Jika pun yang dipersoalkan terlalu besar anggaran yang diperuntukan bagi program Zero Waste itu. Rohmi menilai, anggaran yang diperuntukkan bagi program zero waste terbilang sangat kecil untuk penanganan sampah bila dibandingkan anggaran penanganan sampah untuk daerah lainnya yang bisa mencapai ratusan miliar seperti Surabaya. “Anggaran untuk zero waste hanya belasan miliar. Ini jauh dari ideal sebenarnya,” tandasnya.
Menurutnya, ada sejumlah persoalan yang menyedot anggaran cukup besar dalam penanganan sampah. Misalnya, perluasan untuk area TPA Kebon Kongok yang sudah melebihi kapasitas untuk penampungan sampah. Sehingga diperlukan ada perluasan area. Jika tidak segera dilakukan perluasan area TPA, dikhawatirkan bisa menimbulkan bencana.
Selain itu, terkait pembebasan lahan untuk pembangunan jalan dilemer. Pasalnya, di daerah itu dibangun pabrik pengelolaan limbah B3. Sementara belum didukung dengan ada akses jalan. Sehingga anggaran ada tersedot untuk pembangunan akses jalan di kawasan tersebut. “Tidak semua provinsi memperoleh pembangunan pabrik limbah B3,” paparnya.
Dia menambahkan, selain dari sisi anggaran masih jauh dari ideal. Dari sisi SDM juga untuk satgas program Zero Wase masih sangat minim. Saat ini, satgas Zero Waste hanya berjumlah 13 orang. Ideal satgas zero waste minimal 70 orang. Sehingga program ada belum sepenuhnya bisa berjalan maksimal. “Anggaran dan SDM masih jauh dari ideal,” ungkapnya. (yan)
