GIRI MENANG – Mutasi kembali digelar di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lobar. Ada 112 pejabat yang diambil sumpahnya dan dilantik oleh Wakil Bupati Lobar Hj. Sumiatun yang mewakili Bupati karena tengah berada di luar daerah.
Mereka terdiri dari empat pejabat eselon II yakni Mahnan, yang sebelumnya menjabat sebagai Kalak BPBD Lobar digeser menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Lobar. Posisi Mahnan digantikan oleh Sahrudin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kesbangpol Lobar.
Kemudian ada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lobar H. Ahmad Subandi yang dipindah menduduki jabatan Kepala Bapenda Lobar, sedangkan Kepala Bapenda Lobar Suparlan diplot menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lobar.
Selain pejabat 4 Eselon II tersebut, Wabup melantik ratusan pejabat eselon III dan IV. Beberapa pejabat eselon III yang kena geser diantaranya Sekretaris Dinas Pariwisata Lobar Khalid ke posisi Sekretaris Ketahanan Pangan Lobar, kemudian Plt. Camat Labuapi Lalu Rifhandani dilantik menjadi camat definitif sebagai Camat Labuapi.
Wabup Lobar Hj. Sumiatun mengatakan pengambilan sumpah jabatan terhadap 112 pejabat tersebut adalah sebagai upaya untuk semakin meningkatkan kinerja jajaran Pemkab Lobar. “Saya sampaikan bahwa Bapak Bupati sedang melaksanakan tugas ke luar daerah. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka saya selalu wakil dapat melaksanakan tugas yang diberikan kepala daerah termasuk pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan ini,” tegas politisi Golkar itu.
Dia melanjutkan, pelantikan ini diharapkan mendukung pencapaian indikator kinerja daerah yang tertuang dalam RPJMD. “Saya berpesan, jangan menunggu lama untuk segera berkoordinasi secara internal. Bangun kerja sama yang baik dengan seluruh perangkat di mana Bapak dan Ibu ditugaskan. Namun kerja sama internal pun tidak cukup. Kita membutuhkan semangat kerja sama yang menyeluruh,” pesannya.
Sumiatun menyebut,l pergeseran merupakan hal yang biasa dalam organisasi pemerintah daerah sebagai upaya penyegaran. Selain itu, perlu dicatat bahwa jabatan bukanlah hak, melainkan amanah yang diberikan oleh atasan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki PNS. Amanah dan kepercayaan ini mengandung tanggung jawab besar di dalamnya. ” Sekali lagi selamat saya sampaikan kepada para pejabat yang baru saja dilantik,” ucap Wabup. (ami)
