TANJUNG – Pemda KLU telah membuka pendaftaran seleksi tiga jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang kosong saat ini.
Di antaranya jabatan Asisten Administrasi Umum, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Satpol PP.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KLU Tri Dharma Sudiana menyampaikan bahwa pendaftaran sudah dibuka per 25 Januari-6 Februari 2024.
Pendaftaran dilakukan secara online di website resmi BKPSDM KLU dengan alamat www.bkd-psdm.lombokutarakab.go.id. Saat mendaftar berkas lamaran beserta persyaratan lainnya dalam bentuk PDF (maksimal 10 MB) di-upload secara online di website: www.bkdpsdm.lombokutarakab.go.id. “Seleksi ini terbuka secara nasional,” ujarnya.
Adapun persyaratannya yaitu berstatus PNS; memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas baik; dan sehat jasmani rohani.
Kemudian lebih khusus lagi yaitu mendapat rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian; memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 tahun; memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana (S1) atau diploma IV; sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 tahun.
“Diutamakan bagi pegawai negeri sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III atau tingkat II dan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan PPNS bagi pelamar untuk jabatan Kepala Satpol PP,” bebernya.
Selain itu syarat lainnya tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, pidana umum oleh aparat penegak hukum; usia paling tinggi saat pelantikan adalah 56 tahun untuk pejabat administrator atau pejabat fungsional jenjang ahli madya dan usia paling tinggi saat pelantikan adalah 58 tahun bagi yang sedang menduduki JPTP.
Dharma mengatakan bahwa untuk seleksi ini pihaknya telah membentuk tim panitia seleksi (pansel) yang diketuai oleh Prof Dr Galang Samudera. “Anggotanya ada Pak Sekda Lombok Utara, Kepala BKD Provinsi NTB, dan lainnya,” ucapnya. (der)
