MATARAM – Kebijakan Pemprov NTB untuk membuka simulasi pembelajaran tatap muka (PTM) kembali menyembulkan pro dan kontra. Sebagian kalangan berpendapat, bahwa PTM terlalu berisiko tinggi untuk penyebaran Covid-19.
Bahkan, belakangan ini angka pasien positif Covid-19 semakin menyeruak. Penyebarannya pada gelombang kedua ini disebut mengganas. Melonjaknya angka pasien positif ini berimbas pada tertekannya aktivitas masyarakat.
Salah satu yang paling dikhawatirkan adalah proses PTM memasuki pekan kedua yang disimulasikan untuk SD/SMP. Jika tetap dilanjutkan, dikahawatirkan siswa sekolah rentan terpapar. ‘’Saya sarankan sebaiknya itu dievaluasi lagi. Nanti dilanjutkan kalau kondisinya sudah membaik,’’ usul Wakil Wali Kota Mataram, H Mohan Roliskana, Selasa (26/1).
Menurut Mohan, PTM ini terlalu berisiko tinggi. Ketakutan ini tak terlepas dari aspirasi orang tua murid akan simulasi PTM ini. ‘’Setiap anaknya berangkat sekolah, mereka dibayang-bayangi oleh kehawatiran. Tentu itu kita tidak bisa menutup mata,’’ tambahnya.
Mohan berharap, tidak terjadi perbedaan kebijakan antara Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota. Karena diketahui, siswa SMA masih belajar tatap muka untuk kelas IX. Sedangkan siswa SMP direncanakan untuk belajar daring. ‘’Sebaiknya skenario kebijakan ini ada keseragaman. Ada sinkronisasi agar tidak terjadi gejolak di bawah. Terutama orang tua murid kalau terjadi kegaduhan,’’ pungkasnya.
Wali Kota Mataram, H Ahyar Abduh mengaku akan menyikapi keputusan Pemprov NTB ini. Pihaknya akan mengkaji ulang PTM sebelum diputuskan untuk melanjutkan kembali atau tidak kebijakan tersebut. ‘’Karena kan ada disebut di sana kecuali untuk yang siswa yang akan melaksanakan ujian akhir. Makanya nanti kita kaji dulu seperti apa,’’ katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H Fatwir Uzali mengaku masih menunggu keputusan resmi dari Pemkot Mataram. Mengingat, ada beberapa poin kebijakan pemprov dan pemkot yang harus dikaji bersama. Yaitu, antara permintaan pemprov yang mengharuskan simulasi PTM dilaksanakan bagi kelas akhir. Selain, poin yang menyatakan bahwa PTM bisa dilaksanakan sesuai tingkat kewaspadaan daerah masing-masing. ‘’Makanya belum kita setop. Kan kita lain. Kita tunggu dulu surat keputusannya. Karena kan di situ ada kalimat yang mengatakan sesuai dengan level kewaspadaan daerah masing-masing. Jadi tidak serta merta kita instruksikan untuk menyetop simulasi,’’ terang Fatwir.
Kata dia, keputusan menyetop simulasi bukan diputuskan sendiri. Tapi juga perlu persetujuan dari sejumlah pihak. Salah satunya adalah keputusan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mataram. ‘’Jadi kita akan coba mengolaborasikan surat edaran itu dengan situasi kita. Kebetulan kan Mataram masih zona orange, bukan zona merah,’’ katanya.
Oleh karena itu, pihaknya menunggu keputusan Forkopimda yang membahas evaluasi simulasi secara detail. ‘’Yang jelas ini kan masih evaluasi. Bukan pembelajaran tatap muka yang sebenarnya. Itu juga (simulasi) masih berlangsung sampai tanggal 30 Januari,’’ ungkapnya.
Pertimbangan sama juga dilakukan Pemkab Lombok Tengah. Mereka masih berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 untuk mempertimbangkan kembali, apakah PTM akan dilanjutkan atau tidak. Mengingat di sisi lain, angka pasien positif Covid-19 semakin meningkat. ‘’Khusus kita di Lombok Tengah, masih aman. Sehingga proses PTM juga masih tetap berjalan,’’ kata Pjs Sekda Lombok Tengah, H Lalu Idham Halid.
Idham juga mengaku kerap berkoordinasi dengan sekolah. Penekannya adalah soal protokol kesehatan (prokes). Jika melanggar prokes, maka sebaiknya simulasi PTM ditutup. Dan, sekolah juga akan diberikan sanksi jika melanggar prokes. “Makanya sampai saat ini sekolah kita masih aman. Kita juga masih menunggu keputusan Provinsi NTB,” tambahnya.
Berbeda terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Pemkab setempat mulai khawatir dan berencana akan mengambil kebijakan baru untuk menghentikan aktivitas PTM di semua sekolah. Terlebih lagi, Pemprov NTB sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran yang meminta agar aktivitas PTM dihentikan sementara waktu. Kecuali bagi kelas VI SD, kelas IX SMP dan kelas XII SMA.
Rencana penutupan PTM ini akan dimulai Rabu (27/1) hari ini mengingat banyaknya sekolah yang tidak menerapkan prokes dengan baik. ‘’Rencananya kita akan tutup dari Rabu-Sabtu. Karena dari hasil evaluasi, hanya 15 persen sekolah yang mentaati dan menerapkan prokes dengan baik. Sedangkan 85 persen sekolah banyak melakukan pelanggaran prokes,’’ kata Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy.
Sukiman mengaku, kebijakan itu diambil berdasarkan hasil koordinasi dengan Satgas Covid. Aktivitas PTM di semua sekolah dijadwalkan akan kembali digelar tanggal 1 Februari mendatang. Bagi sekolah yang tetap ini menggelar PTM, maka sekolah itu diharuskan untuk menandatangi surat pernyataan kesedian dan kesanggupan untuk menerapkan protokol kesehatan dengan baik. ‘’Jika kesanggupan itu dilanggar maka tegasnya sekolah itu akan bersedia menanggung risiko pemberian sanksi,’’ tegas Sukiman.
SMAN 3 Selong sepertinya tak mau mengambil risiko atas mewabahnya virus corona ini. Sekolah ini memilih untuk tutup sementara dan menghentikan kegiatan PTM. Pembelajaran akan dikembalikan seperti sedia kala dengan sistem daring. ‘’Penutupan ini juga kita lakukan karena ada salah seorang guru kita yang terpapar Covid-19,’’ kata Kepala SMAN 3 Selong, H Samsul Mujtahid.
Kebijakan penutupan ini, kata Samsul, sudah dilaporkan KCD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB di Lombok Timur. Laporan resminya juga sedang diteruskan ke Dinas Dikbud Provinsi NTB. ‘’Informasinya, guru matematika kami ini ditulari suaminya yang terpapar lebih dulu,’’ beber Samsul.
Kepala Cabang Dinas (KCD) Dikbud Provinsi NTB Lombok Timur, H Mashun membenarkan adanya laporan mengenai salah satu guru SMAN 3 Selong yang terpapar Covid-19. “Kami sudah terima laporannya kemarin dari kepala sekolah,’’ sebut Mahsun.
Berdasarkan SE Pemprov NTB, sambung dia, sekolah yang terpapar Covid-19 harus di-lockdown. Karena situasi Covid-19 tidak bisa ditoleransi. ‘’Maka SMAN 3 Selong kita lockdown sementara sesuai dengan SE Pemprov NTB,’’ tambahnya.
Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB, Aidy Furqan menegaskan, Pemprov NTB memebatasi aktivitas pendidikan dalam SE tersebut. SE ini berlaku untuk semua sekolah di bawah naungan Dinas Dikbud NTB. SE ini dikecualikan bagi siswa kelas XII untuk tetap melaksanakan PTM dengan tetap menerapkan prokes ketat. ‘’Berdasarkan SE ini, maka PTM secara langsung bagi kelas akhir. SE ini berlaku sampai batas waktu yang akan ditetapkan kemudian,’’ terang Aidy. (gal/lie/wan/adi)
