MATARAM – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diperpanjang hingga 25 Juli mendatang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi NTB. Pasalnya, aktivitas pergerakan ekonomi terhambat, sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat menjadi menurun.
Dampak dirasakan dari PPKM Darurat sebelum diperpanjang saja, dunia usaha hingga investasi dibuat ketar-ketir, lantaran tidak ada pergerakan sama sekali. Bahkan pelaku usaha terpaksa menutup usaha mereka, begitu juga dengan investasi masih wait and see.
“Pastilah terdampak, bisa terkoreksi dan tidak tergantung pada sisi pengeluaran pemerintah. Kalau dari sisi konsumsi masyarakat dan lainnya sudah tidak bisa diharapkan untuk memacu pertumbuhan,” kata Ketua Program Magister Ilmu Eknomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram (Unram) Dr Prayitno Basuki, kepada Radar Lombok, Rabu (21/7).
Menurutnya, daya beli masyarakat sudah sangat lemah dan ada kecenderungan memburuk. Karena memang sekarang semua masyarakat membatasi untuk berbelanja, melihat situasi tidak menentu dalam kondisi saat ini. Pemerintah dalam hal ini harus mengambil langkah agar partumbuhan ekonomi tidak semakin merosot, terutama di daerah.
“Percepat realisasi anggaran pemerintah, terutama untuk menstimulan ekonomi masyarakat menengah bawah yang produktif perlu digenjot,” ucapnya.
Tahun ini saja target pertumbuhan ekonomi NTB ditargetkan sebesar 3,8-4 persen. Tentunya akan sulit tercapai angka tersebut, mengingat kondisi sekarang tidak hanya pandemi, tetapi disusul dengan PPKM Darurat yang diberlakukan di beberapa daerah termasuk Kota Mataram. Bahkan masa PPKM Darurat diperpanjang.
“Agak sulit tercapai karena hampir tidak ada pergerakan ekonomi, selain dari sisi pengeluaran pemerintah,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi NTB perlu menurunkan target pertumbuhan ekonomi tahun ini. Namun harus dicermati sejauh dampak refocusing anggaran dilakukan dalam menangani kasus pandemi Covid-19, karena anggaran pemerintah difokuskan untuk bisa menekan penyebaran virus.
“Harus dihitung dengan cermat dan sampai sejauh mana dampak refocusing anggaran pemerintah untuk penanggulangan Covid 19, menurunkan proporsi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat kelas bawah,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov NTB bisa mendorong dan buka peluang investasi seluas-luasnya hilangkan hambatan dan berikan kemudahan investor masuk ke NTB. Namun, kemudahan investasi masuk saat ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat, agar investor melibatkan UMKM. Sementara UMKM yang bisa dilibatkan dengan investor hanya beberapa saja, karena disesuaikan agar mampu memenuhi kebutuhan dari para investor.
“Itu dia harus lebih fleksibel, mungkin tahun 1-5 boleh tanpa UMKM, tapi setelah di atas 5 tahun mulai melibatkan UMKM,” terangnya.
Sebelumnya, Asisten II Setda NTB H Ridwan Syah mengatakan, PPKM Darurat Bali Jawa atau PPKM mikro NTB pasti akan ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonom di triwulan III mendatang. Tetapi akan terus dievaluasi seiringi dengan adanya pembatasan saat ini.
“Karena pertumbuhan ekonomi ini kan salah satu faktor yang mempengaruhi, pertama soal investasi, tentu akan mempengaruhi,” ujarnya.
Kemudian untuk PPKM mikro hanya dua minggu saja untuk pengaruhnya secara langsung belum bisa dilihat sekarang ini. Tetapi dengan pembatasan tersebut pasti akan mempengaruhi terhadap belanja dan konsumi masyarakat.
“Semakin sedikit orang masuk ke NTB mempengaruhi terhadap pergerakan uang di daerah. Pasti ada pengaruhnya, cuma seberapa besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi belum bisa dipastikan sekarang,” jelasnya. (dev)
