MATARAM – Isu pergantian Sekretaris DPW PKB NTB, Akhdiansyah yang berembus sejak Agustus lalu ternyata bukan pepesan kosong. Meski sempat dibantah, namun rumor tersebut akhirnya terkuak. Sejumlah petinggi PKB NTB bahkan tak kuasa menafikan isu yang sudah menggelinding ini.
Wakil Ketua DPW PKB NTB, HM Jamhur mengungkapkan, hasil rapat pleno DPW PKB memutuskan Akhdiansyah diganti oleh dirinya sebagai sekretaris. “Saya lupa tanggal berapa pleno. Tapi itu hasil pleno DPW pergantian sekretaris,” terangnya saat ditemui di gedung DPRD NTB, Kamis (10/9).
Jamhur selaku pengganti Akhdiansyah, saat ini juga menjadi anggota DPRD Provinsi NTB dari daerah pemilihan (Dapil) NTB II Lombok Barat-Lombok Utara. Pergantian Sekretaris DPW diklaim telah melalui mekanisme partai. Karena Akhdiansyah juga menghadiri rapat pleno tersebut. Artinya, proses pergantian Sekretaris DPW PKB NTB sesuai dengan aturan yang ada. “Pleno ikut kok Sekretaris (Akhdiansyah, red), cuma dia tidak tanda tangan absen,” tuturnya.
Lalu apa alasan dan pertimbangan pergantian DPW PKB NTB di tengah momentum pilkada serentak 2020? Jamhur tidak mau membeberkannya ke publik. Satu hal yang pasti, terang Jamhur, hubungan Akhdiansyah dan Ketua DPW PKB NTB Lalu Hadrian Irfani tidak harmonis. “Alasan pergantian banyak pertimbangan, tapi tidak bisa kita publis. Ada hal-hal yang harus saya buka dan tutup. Intinya kurang harmonis,” ungkapnya.
Hasil rapat pleno tersebut telah dikirim ke DPP PKB di Jakarta. Saat ini, proses pergantian sekretaris tinggal menunggu surat keputusan (SK) DPP. “Sekarang jadi kewenangan DPP. Dilakukan kajian dan investigasi,” ucapnya.
Apabila Akhdiansyah tidak menerima hasil pleno yang mengganti dirinya, Jumhur menilai hal yang wajar. “Sah sah saja melawan, tidak melawan. Kan wajar membela diri. Yang jelas, tabayun sudah sering dilakukan, musyawarah. Tapi namanya dinamika dalam dunia perpolitikan. Itu biasa pergantian,” ujarnya.
Akhdiansyah yang dimintai keterangannya membantah jika pernah dilibatkan dalam rapat pleno. “Saya merasa dizalimi. Semua proses pergantian saya dilakukan secara sepihak,” sesal Akhdiansyah.
Informasi pergantian dirinya berdasarkan rapat pleno, bahkan hingga saat ini tidak pernah diterima secara resmi. “Secara resmi tidak ada informasi ke saya. Saya tahu dari informasi yang berkembang, bahwa telah ada proses yang dilakukan secara sepihak,” tuturnya.
Pria yang akrab disapa Yongki ini menilai, pergantian dirinya tidak prosedural karena dilakukan secara sepihak. “Namanya pleno sekretaris wilayah harusnya ikut. Sekretaris yang mengundang, itu mekanisme organisasi. Tapi saya tidak dilibatkan,” ujar mantan aktivis mahasiswa ini.
Alasan dirinya diganti juga menjadi pertanyaan hingga saat ini. Mengingat, Akhdiansyah merasa tidak pernah berbuat amoral, korupsi atau melakukan tindakan apapun yang merusak nama baik partai. Proses tabayun yang menjadi ciri khas PKB dalam menyelesaikan setiap masalah, tidak diterapkan. “Saya ada masalah apa sehingga diganti? Saya gak ngerti apa masalahnya,” kata Yongki.
Yongki menyebut, ada beberapa orang internal yang sangat berkepentingan bertanggung jawab atas pergantian dirinya. “Saya gak tahu mereka mau ambil apa. Mereka-mereka ini yang tidak mengerti adab dan etika di PKB. Karena PKB itu partai didikan ulama, ada tabayun, etika, ruang kebersamaan, musyawarah. Saya 20 tahun di PKB, teman-teman ini kan ada yang masih belajar soal PKB,” sindirnya.
Meskipun tidak menyebut nama-nama, namun Yongki memastikan pergantian dirinya dilakukan oleh sekelompok orang. “Yang jelas ada sekelompok orang yang telah melakukan itu. Saya dilahirkan dari darah aktivis, darah pergerakan, saya tahu kapan diam dan bertindak,” ucapnya.
Oleh karena itu, hingga saat ini dirinya menegaskan bahwa jabatan sekretaris masih dipegang. Jabatan tersebut akan dilepas apabila telah ada SK dari DPP. “Seorang kader partai itu selalu loyal dan patuh pada AD/ART. Kalau DPP sudah keluarkan SK, kita sami’na wa atho’na,” tegas Yongki.
Sebagai kader yang puluhan tahun di PKB, Yongki sama sekali tidak khawatir dengan posisinya. Baik itu di DPW PKB NTB maupun DPRD. Apalagi sebuah jabatan merupakan amanah. “Saya tidak khawatir dengan posisi saya, termasuk di DPRD ini. Saya yakin DPP tahu siapa kader yang loyal, berintegritas, memiliki kemampuan. Dan DPP juga tahu siapa kader yang menumpang di partai ini,” sentil Yongki.
Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani yang dimintai keterangannya sedang tidak berada di gedung DPRD. Namun ketika dihubungi Radar Lombok bulan lalu, Hadrian Irfani membantah isu pergantian Sekretaris PKB NTB. (zwr)
