Tak Dirombak, Pejabat Lama Hanya Digeser

MUTASI : Hanya pertukaran tempat kalangan kepala dinas (Kadis) era mantan Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh masih didapuk menjadi Kepala Dinas. (SUDIRMAN/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Mutasi kedua tidak ada gergetnya. Kepemimpinan Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana dan Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman  (Harum) belum membawa perubahan di tubuh birokrasi. Tampak saat mutasi eselon II tidak ada perubahan sama sekali. Hanya perubahan tempat bagi kalangan kepala dinas (Kadis) saat mutasi Kamis Kemarin (1/7).

Deretan kadis termasuk gerbong lama saat mantan Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh menjabat. Sikap Mohan tampak tidak berani merombak total jajaran birokrasinya. Padahal, rekam jejak kalangan pejabat tersebut  sudah lama diketahui selama ini. Ada yang terlibat politik praktis saat pilkada 2020 lalu, bahkan dikenal sebagai orang loyalis pejabat lama.

Sebanyak 10 pejabat eselon II diambil sumpahnya. Mereka masih aman karena tidak ada mutasi yang terlalu ekstrem. Padahal,  sebelumnya sempat ketar-ketir ketika diwacanakan ada mutasi  dan bakal ditarik ke staf ahli. Sepuluh pejabat eselon II yang dirombak yakni, Kepala Dinas Lingkungan Hidup  M Nazarudin Fikri, didapuk menjadi Kepala Dinas Perkim. Sedangkan Kepala Dinas Perkim H Kemal Islam digeser menjadi Kadis Dinas Lingkungan Hidup.

Selanjutnya, Kepala Bappeda digeser menjadi kepala DPM2T, sementara Irwan Rahadi digeser menjadi Kasatpol PP. Selanjutnya, Kepala Dispora digeser menjadi kepala Balitbang menggantikan H Jauhari yang dipindah ke Kepala Badan ketahan Pangan. Sementara Dedi  Supriadi dipercaya mengisi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM.  Terakhir yakni Sudirman, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram ditempatkan menjadi Staf Ahli.

BACA JUGA :  Spa Bandel Buka Bulan Ramadan Ditertibkan

Tampak tidak ada yang spesial saat pelantikan, karena hanya pergeseran jabatan semata. Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana menyampaikan, untuk mutasi kedua ini langkah penyegaran serta  peningakatan kapasitas kelembagaan dan istrumen pembinaan karir.  ‘’Mutasi kebutuhan organisasi. Ditempat yang baru bisa beradaptasi, memberdayakan SDM yang dipimpin. Kita dituntut bekerja cepat,peningkatan pelayanan publik. Saya percaya ke bapak bapak, perputaran ini biasa,’’ katanya.

Dari perputaran 10 pejabat eselon II deretan daftar kosong terus bertambah. Untuk eselon II yang kosong yakni, Kepala Bappeda, Kepala Bangkesbangpol, Direktur RSUD Kota Mataram, Dispora. Sedangkan satu posisi Dukcapil masih menunggu hasil keputusan Kemendagri. Untuk tiga nama yang sudah menjalankan seleksi.

Ia meminta semua pejabat untuk seirima dalam membangun Kota Mataram lima tahun kedepan, semua kadis untuk tetap bekerja maksimal. Serta saling mendukung program, tidak salah menyalahkan. Sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik ke masyarakat, terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik.

BACA JUGA :  Kepemimpinan HARUM Gelar Mutasi Perdana

Dia berharap bisa kalangan kadis bisa  mengembangkan kreativitas.  Mohan menyebutkan, ada  ada aturan terbaru maksimalkan kepala dinas memangku jabatan paling lama  3,5 tahun. ‘’Saya akan memantau terus kinerja,terutama pelayanan publik. Saya sudah tahu lah. Selama 10 tahun menjadi Wakil Wali Kota,’’ singkatnya.

Terpisah Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito mengatakan, untuk jabatan kosong akan segera di-pansel  dan akan meminta rekomendasi ke KASN dan Kemendagri. Beberapa jabatan kosong, termasuk yang beberapa jabatan kosong saat ini. ‘’Kita akan segera usulkan, karena ini kebutuhan mendesak. Paling lambat dalam bulan ini, sudah ada pembentukan pansel,’’ katanya.

Dengan adanya penyegaran bisa memberikan semangat kalangan pejabat eselon II lebih semangat kerja. Termasuk yang sudah lama-lama memangku jabatan, beberapa pejabat eselon II yang dimutasi sesuai dengan hasil asesment yang sudah dilakukan. ‘’Kita tetap sesuai dengan aturan yang sudah ada, sebelum diroling ada asesment,’’ singkatnya.

Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi mengatakan, untuk rotasi pertama dikalangan pejabat eselon II memang  menjadi langkah penyegaran dari kepala daerah. ‘’Saya menilai ini cukup bagus lah, karena terlalu lama juga tidak baik untuk pejabat,’’ katanya. (dir)