SELONG – Ratusan guru honor Lotim mendatangi kantor DPRD Lombok Timur, Rabu (26/7). Mereka mempertanyakan surat permintaan hearing yang dikirim sebulan lalu namun tidak kunjung dijadwalkan oleh dewan.
”Kita telah memasukkan surat permintaan hearing ke DPRD Lombok Timur pada awal bulan Juli lalu. Namun sampai saat ini belum ada kepastian kapan akan dijadwalkan hearing bersama DPRD, Dikbud dan Pemkab Lombok Timur,” kata Sunarno, perwakilan guru honor kemarin.
Kedatangan mereka ke DPRD Lombok Timur sebagai bentuk kekecewaan lantaran tidak ada sambutan dari pihak DPRD dan tidak ada yang bisa dikonfirmasi terkait penjadwalan hearing.
Beberapa persoalan yang menjadi tuntutan mereka yang ingin disampaikan pada hearing ialah minimnya formasi pengangkatan PPPK khususnya pada formasi guru yang didapatkan oleh Lombok Timur pada tahun 2022.
”Kami tidak bisa bertemu dengan siapa-siapa, semua dewan katanya lagi di luar. Tadi kami masuk tapi tidak orang, semuanya sepi di dalam. Makanya tadi kami telpon salah satu dewan,” tegasnya.
Hal lainnya, guru menanyakan bagaimana mekanisme penerbitan SK pengangkatan guru honor daerah baru saat ini. Sebab guru honor yang K2 dan K3 yang sudah mengabdi 10 tahun ingin digeser oleh guru honor yang baru mendapatkan SK oleh kepala sekolah.
”Karena ada laporan dari teman kami yang K2 dan K3 ini mau digeser dan digantikan oleh guru honor baru yang mendapatkan SK. Sementara teman kami sudah 10 tahun sudah mengabdi dan belum di berikan SK, tentu ini sangat merugikan kami. Intinya honorer k2 ini mau digeser oleh honorer baru yang mendapatkan SK honda baru. Ini yang ingin kami pertanyakan dari mana SK itu,” ungkapnya.
Disebutkan jika surat permintaan hearing tersebut tidak kunjung direspon dan tidak kunjung dijadwalkan, maka semua guru honor kategori K2 dan K3 dengan jumlah 2.175 orang akan datang secara bersamaan untuk menyusul surat tersebut ke DPRD dan Pemkab Lombok Timur. Karena tidak ada menemui di Kantor DPRD Lombok Timur, selanjutnya mereka mendatangi kantor Bupati Lombok Timur. Akan tetapi meraka kembali kecewa karena tidak bisa bertemu dengan Bupati Lombok Timur maupun Sekda Lombok Timur.”Jika memang tidak ada respon kami akan kembali lagi bersama semua anggota kami untuk menyusul surat hearing ini supaya kami dijadwalkan untuk hearing. Kami akan lakukan dengan berdiskusi dulu kami tidak ingin demo, tapi kalau memang tidak ada respon sama sekali maka terpaksa kami harus turun kejalan,” tutupnya.(lie)
