SJP dan Sari Klaim Telah Berbuat Banyak

KINERJA : Anggota DPR RI dari partai Golkar, Sari Yuliati saat mengunjungi ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Ruvaeda pada bulan Agustus lalu. (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK )

MATARAM – Beberapa anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) NTB I dan II, tidak terima jika dianggap kinerjanya buruk selama setahun ini. Namun, ada juga beberapa wakil rakyat dan DPD RI yang tidak peduli apapun penilaian masyarakat. 

Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suryadi Jaya Purnama mengaku telah banyak berbuat untuk masyarakat NTB. “Kadang penilaian dilakukan bukan karena tidak ada kinerja, tapi yang menilai tidak tahu data,” ujarnya kepada Radar Lombok, Selasa (20/10).

Untuk mengukur kinerja anggota DPR, terang pria yang akrab disapa SJP ini, harus dilihat dari peran dan fungsi wakil rakyat itu sendiri. Diantaranya legislasi, budgeting dan pengawasan. Fungsi budgeting yang dimiliki SJP, diklaim telah digunakan sebagaimana mestinya. “Saya baru ikut satu siklus tahun anggaran. Wakil dari NTB banyak di komisi 8, komisi 2 dan komisi 1,” tuturnya. 

SJP sendiri berada di komisi V yang membidangi infrastruktur dan perhubungan. “Alhamdulillah cukup banyak porgram yang bisa kita advokasi untuk NTB. Seperti bendungan Meninting, sarana pendukung kawasan KEK Mandalika, dan program untuk irigasi serta rumah kumuh,” kata wakil rakyat Dapil Pulau Lombok ini. 

Diakui, untuk fungsi pengawasan memang belum bisa dilakukan secara optimal. Namun hal itu bukan tanpa sebab. Adanya pandemi Covid-19, membuat wakil rakyat di Senayan tidak bisa banyak melakukan pengawasan di lapangan. 

Selanjutnya pada fungsi legislasi, sejauh ini sudah ada beberapa Undang-Undang (UU) yang dihasilkan di tahun pertama. “Terlepas dari pro kontra substansinya, tapi dibanding tahun pertama periode sebelumnya relatif cukup banyak UU yang dihasilkan periode ini. Peran wakil NTB tentu beragam, karena ini kerja kolektif di setiap Panja atau komisi masing-masing,” jelas SJP. 

Selain tiga fungsi tersebut, ada juga fungsi diplomasi yang dijalankan SJP. Dirinya menjadi diplomat daerah di tingkat nasional. “Saya sendiri terus mendorong peran NTB di tingkat nasional. Misalnya memasukkan Unram sebagai mitra badan keahlian DPR-RI dalam penyusunan naskah RUU. Ada juga fungsi advokasi, untuk membela kepentingan daerah. Advokasi anggran yang bisa kita bawa ke daerah, dan lain-lain,”papar SJP. 

Hal yang tidak jauh berbeda diutarakan Sari Yuliati selaku anggota DPR RI Dapil Lombok dari partai Golkar. Sari yang saat ini mengaku masih sakit, telah menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Baru-baru ini, dirinya yang duduk di komisi III DPR RI telah melahirkan UU Mahkamah Konstitusi (MK). “Di Banggar, kita juga mengawal anggaran untuk KEK Mandalika,” ujarnya. 

Sikap Sari berbeda dengan SJP dalam menyikapi tudingan kinerja tidak memuaskan. Menurut perempuan petinggi Golkar ini, penilaian masyarakat bisa saja karena dampak pandemi Covid-19. “Dibilang tidak maksimal, mungkin karena Covid-19 ya. Semua jadi terbatas,” ucapnya. 

Satu hal yang pasti, Sari telah melaksanakan tugasnya dalam hal legislasi dan juga budgeting. “Apa yang sudah saya lakukan, banyak di Instagram saya,” katanya.

Sementara itu, Direktur FITRA NTB Ramli Ernanda mengingatkan para wakil rakyat agar tidak menyalahkan masyarakat ketika penilaiannya buruk. Pasalnya, fakta yang ada masyarakat kurang mengetahui kontribusi para wakil rakyat tersebut. Ramli sendiri bersama jajaran FITRA, tidak mengetahui kontribusi para wakil rakyat yang mewakili masyarakat NTB di Senayan itu. “Menurut saya, penting mereka siapkan ruang untuk publik  mendapatkan informasi atas kinerja mereka sebagai wakil masyarakat. Apa susahnya sih menyampaikan ke masyarakat apa-apa yang sudah dilakukan selama ini. Tapi kan itu tidak dilakukan. Sebut Instagram atau Medsos, kan itu untuk kalangan tertentu saja,” ujar Ramli. (zwr) 

Komentar Anda