GIRI MENANG – Salah satu kebiasaan buruk di DPRD Lombok Barat adalah sidang-sidang kerap molor. Seperti kemarin, sidang paripurna dengan agenda pembacaan pandangan gabungan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lobar tahun anggaran 2016, molor selama sekitar tiga jam dari yang seharusnya digelar pukul 09.00 Wita, molor menjadi pukul 12.03 Wita. Sidang pun sempat diskor dua kali hingga dimulainya sidang. Alasannya, dari 45 anggota DPRD Lobar, hanya 23 anggota yang tanda tangan kehadiran, namun yang hadir secara fisik 21 orang. “Secara fisik ada 21 orang, tapi dikatakan 23 orang. Sebaiknya paripurna ini ditunda dulu (sampai kuorum),” interupsi Ketua Komisi IV DPRD Lobar Munawir Haris.
Selaku pimpinan sidang, Wakil Ketua II DPRD Lobar H. M. Nur Said pun menjawab, salah satu di antara anggota dewan yang sudah tanda tangan sudah izin untuk berobat karena alasan sakit. Kemudian dikarenakan belum juga kuorum, maka diskor sampai cukup 23 anggota. Hingga akhirnya dua anggota tersebut hadir sekitar pukul 12.00 Wita. Sidang pun akhirnya dimulai.
[postingan number=3 tag=”lobar”]
Selaku juru bicara Gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Lobar adalah Muslim Bafadal dari Fraksi PKB. Dalam penyampaiannya disebutkan bahwa Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PAN, Fraksi PDIP, Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Rakyat Demokratik dan Fraksi Bintang Keadilan Sejahtera, menerima dan setuju terhadap LKPJ Bupati Lobar 2016 untuk dilanjutkan pembahasannya pada tahap berikut.
Namun dalam kesempatan itu pula disampaikan sejumlah pandangan di antaranya, memohon penjelasan langkah yang dilakukan oleh Pemkab Lobar dalam rangka pengentasan kemiskinan, karena masih banyaknya masyarakat miskin. Kemudian dalam bentuk apa saja masyarakat miskin diberikan bantuan. “Dan mohon data masyarakat miskin di Kabupaten Lombok Barat!” tegas Anggota Komisi II DPRD Lobar ini.
Selain itu diminta penjelasan juga terkait keberlanjutan proyek GOR Mini Gerung, terkait banyaknya atlet bidang olahraga dan musbaqah yang justru membela daerah lain. “Kemudian mohon penjelasan terkait dengan penanganan TKI yang bermasalah. Apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan pemulangan TKI, baik yang sakit, dideportasi dan yang meninggal?” tandasnya. (zul)
