BIMA-Anggota DPRD Kabupaten Bima murka, ketika SKPD yang menghadiri rapat paripurna Jumat (18/11) kemarin hanya tiga SKPD.
Paripurna yang mengagendakan pemandagan umum fraksi terhadap nota keuangan bupati, hanya dihadiri Dinas Perhubungan, Dinas Peternakan dan Kesbangpol. Sedangkan SKPD lain, jangankan Kadis, staf biasa saja yang mewakili tidak terlihat. "Ini sudah menjadi kebiasaan, kalau bupatinya hadir semua Kadis pasti hadir. Kalau bupati nggak hadir, yak kayak gini, sepi," ungkap anggota dewan, M Aminurlah SE.
Menurutnya, mental kepala SKPD lingkup Pemkab Bima dari tahun ke tahun tidak berubah. Kemana bupati pergi, di situ menumpuknya para Kadis. "Cari muka dan terus mengekor saja kerjaannya," celetuk Aminurlah.
Hal yang sama diungkap kader Gerindra, Sulaiman MT yang menyesalkan sikap para kepala SKPD. Ketidakhadiran pimpinan SKPD ini, menurut Sulaiman menghambat pembahasan. Apalagi yang menjadi catatan dewan, berkaitan dengan pos anggaran yang krusial. "Harusnya SKPD ini paham dengan tupoksi kita dan salinng mendukung. Bukan tidak menghargai lembaga dewan seperti ini," sesalnya.
Sulaiman mengatakan, bisa saja dewan tidak melanjutkan agenda paripurna ke tahapan selanjutnya. Namun, resiko yang ditempuh terlalu besar yakni tidak tuntasnya pembahasan anggaran. Sedangkan batas akhir, harus diketuk akhir November ini. "Ya mau tidak mau kami harus melanjutkan agenda paripurna selanjutnya," jawab Sulaiman kecewa.
Bahkan H Mustahid H Kako mengatakan, jika marwah dewan sudah tidak ada tapi yang ada hanya arwah dewan. Kekesalan kader PKB ini, lantaran menilai ketidakhadiran SKPD juga dipicu oleh sikap sebagian anggota dewan lain yang manut-manut saja. "Saya berani katakan ini karena fakta. Di sisi lain diundang tapi ada barisan lain yang menghalaunya untuk tidak datang," beber Mustahid sembari berlalu. (cr-tin)
